@dpr_ri: Penyadapan harus memiliki batas hukum. Jangan sampai kewenangan tersebut justru menjadi celah pelanggaran hak privasi warga negara. Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan bahwa perlindungan dari penyadapan ilegal tidak hanya berlaku bagi Presiden atau pejabat negara, tetapi juga seluruh warga negara Indonesia. Karena itu, Komisi III menempatkan penyusunan RUU Penyadapan untuk memperjelas batas kewenangan dan melindungi hak masyarakat. #DPRRI #Hakprivasi #Komisi3 #RUUPenyadapan