Ada yang menarik sekaligus menggelikan dari cara negara mengurus kemiskinan. Pemerintah begitu bersemangat membenahi data kesejahteraan rakyat melalui program Perlinsos. Namun, di balik ambisi besar itu, ada sekelompok warga desa yang justru diminta menjadi petugas reparasi data kemiskinan tanpa bekal operasional yang memadai. Mereka disebut Agen Perlinsos. Tugasnya tidak sederhana. Menjadi penghubung masyarakat dengan sistem, membantu menyelesaikan persoalan data, mendampingi pengaduan, hingga menjelaskan mengapa seseorang yang merasa miskin justru tercatat berada pada desil yang tidak sesuai dengan kenyataan hidupnya. Bayangkan, ketika seorang warga mempertanyakan mengapa dirinya tidak lagi tercatat sebagai penerima bantuan, siapa yang pertama kali dicari? Bukan menteri, bukan kepala badan, apalagi pembuat algoritma pemeringkatan. Yang dicari justru orang di desa yang kebetulan menjadi Agen Perlinsos. Mereka pula yang harus berhadapan dengan kekecewaan rakyat akibat keputusan sistem yang tidak mereka buat. Persoalannya, negara tampaknya lupa satu hal: manusia yang menjalankan program juga membutuhkan nutrisi. Boro-boro honorarium, biaya paket data untuk mengakses portal Perlinsos saja harus keluar dari kantong pribadi. Belum lagi portal yang sesekali mengalami gangguan. Ketika sistem tidak bisa diakses, pekerjaan terhambat. Ketika pekerjaan terhambat, masyarakat tetap menuntut penjelasan. Agen Perlinsos pun menjadi tempat menumpahkan kekesalan. Sungguh sebuah pembagian beban kerja yang ajaib. Negara menyediakan portal, masyarakat menyediakan tenaga, petugas menyediakan telepon genggam dan kuota internet sendiri. Lalu siapa yang menyediakan tanggung jawab? Jika benar pemerintah ingin memperbaiki kualitas data kemiskinan, mengapa justru orang-orang yang ditugaskan membantu perbaikannya tidak mendapatkan dukungan operasional yang layak? Jangan-jangan kita sedang menyaksikan gejala lama dalam birokrasi, program dirancang dari atas, target ditetapkan dari atas, aplikasi dibuat dari atas, tetapi kerepotan pelaksanaannya diserahkan kepada orang-orang di bawah. Lebih ironis lagi, persoalan pemeringkatan desil yang memicu keresahan masyarakat seharusnya menjadi bahan evaluasi serius terhadap kualitas sistem pendataan. Jangan sampai kegaduhan akibat ketidaktepatan data justru diselesaikan dengan membentuk lapisan petugas baru, sementara akar persoalannya belum benar-benar dibereskan. Kalau sistemnya bermasalah, jangan jadikan petugas lapangan sebagai bemper. Kalau aplikasinya sering terganggu, jangan biarkan mereka menanggung malu di hadapan masyarakat. Dan kalau pekerjaan mereka dianggap penting, jangan perlakukan mereka seperti relawan yang bisa bekerja dengan modal semangat belaka. Pemerintah perlu memahami bahwa pelayanan publik tidak berjalan menggunakan jargon, melainkan menggunakan manusia, waktu, tenaga, dan biaya. Tidak harus selalu berujung pada pengangkatan menjadi pegawai pemerintah. Tetapi setidaknya, berikan kepastian tugas, pelatihan, fasilitas, penggantian biaya internet, serta insentif yang pantas. Sebab, membantu negara bukan berarti seseorang harus terus-menerus membiayai pekerjaan negara dari dompet pribadinya. Jangan sampai negara begitu sibuk menghitung desil kemiskinan rakyat, tetapi lupa menghitung biaya operasional orang-orang yang diperintahkannya untuk mengurus kemiskinan. Lucunya, mereka ditugaskan membantu orang miskin, tetapi untuk menjalankan tugasnya sendiri harus terlebih dahulu mengeluarkan uang. Kalau begini caranya, jangan-jangan kelak perlu ada satu desil khusus lagi, desil kesejahteraan Agen Perlinsos. Siapa tahu mereka juga perlu didata, jangan-jangan masuk kategori masyarakat yang membutuhkan bantuan akibat terlalu sering membantu negara secara gratis. #desa #pemdes #pemerintahdesa #perangkatdesa #indonesia - @kang_bilih_peryogi