1. Home
  2. Detail

@jr_official_tiktok: まるで魔法みたいに🌙🪄 #北野快浬 #井上蒼生 #関西ジュニア #Moonlit #なにわ男子

ジュニア【公式】
ジュニア【公式】
Open In TikTok:
Region: JP
Monday 09 November 2026 11:51:22 GMT
24543
3905
129
316

Music

Download

No Watermark .mp4 (6.31MB) No Watermark(HD) .mp4 (6.54MB) Watermark .mp4 (0MB) Music .mp3

Comments

xyoha7
🍀 :
北野神浬くんとかは将来有望すぎてありがとうね
2026-11-09 12:12:27
11
ido_lao3
♡のんあお♡ :
あおかいりかみがとう😭😭😭😭
2026-11-09 12:08:23
4
kairipyon
かぃりん :
魅せ方あまりにも上手すぎる北野快浬くん😭😭💕💕💕
2026-11-09 11:56:08
22
_princekair1
かいり🩷 :
あおいかいり双子ちーむ⭐️ネ申⭐️すぎ😭😭💞💞
2026-11-09 12:03:17
5
ao1uv_
六甲山🗻 :
蒼生くん表情ひとつひとつが綺麗だからずっと見てられる(ＴＴ)💘仲良し同級生コンビ大好きだからこれからもたくさん見せてね⭐️⭐️
2026-11-09 12:11:05
6
aokunno53__
🐰⚡️💙 :
まってだいすきだいすきだいすき！！！！！蒼生ありがとう😭😭😭😭😭ジュニア大賞がんばる😭😭
2026-11-09 12:06:41
7
tsuuusan811
つーさん :
youth組グループ組めますように✨
2026-11-09 11:56:06
14
kq1rl_onz
Lv.925 :
ずっとあおかいり一緒にいてね だいすき(ToT)💕
2026-11-09 12:05:38
4
3ka1_ry
4️⃣4️⃣🌠北野快浬くん🌠いっしょに補習を受けたい :
快浬くんかっこいい😭✨あおかいりでこの映画見たって言ってたからこの曲踊ってくれて嬉しい(ᐢ T꒳ T ᐢ)💞🌙
2026-11-09 12:00:56
5
aoinyansuki
さ🩵 :
ほんきでだいすきあおい(^з^) -☆
2026-11-09 12:19:16
1
onmayu.122
𝚁𝚒 :
関西ジュニアの希望ですありがとう。北野快浬(きたのかいり)👉🏻と井上蒼生(いのうえあおい)👈🏻です！よろしくお願いいたします！！！！！！！！！！！！！！
2026-11-09 12:29:15
1
_princekair1
かいり🩷 :
お互い指さしあってんの素敵だね😭😭
2026-11-09 12:04:05
4
kairipyon
かぃりん :
何回見てもだいすきで堪らん😭😭😭
2026-11-09 11:57:30
4
_princekair1
かいり🩷 :
かいりくん指先まで魅せ方が上手すぎる🩷
2026-11-09 12:04:45
6
_princekair1
かいり🩷 :
ふたりで見に行った映画の主題歌ふたりで踊ってるのほんまに可愛い❤️🩵❤️🩵
2026-11-09 12:12:31
4
kairipyon
かぃりん :
同い年身長近い仲良し㌠あおかいり🩵❤️
2026-11-09 12:00:04
3
kairipyon
かぃりん :
快浬くんの表情管理があまりにも将来有望な人材すぎる😁💕
2026-11-09 12:08:12
3
kairipyon
かぃりん :
同い年仲良し2人❤️🩵が一緒にグループ組まれますように😭
2026-11-09 11:55:51
6
user3099372690627
プロ :
youth組でグループ組む未来待ってます‼︎
2026-11-09 12:18:11
4
ido_lao3
♡のんあお♡ :
蒼生くんの表情管理神がかっていてすき😚︎💕︎
2026-11-09 12:13:49
3
kairipyon
かぃりん :
同い年さん2名、身長変わらなくてかわいい(ˆ╷ ̫╷ˆ)💕
2026-11-09 11:58:56
3
aonyanchu
🩵 :
だいすきだいすきだいすきだいすきだいすきだいすきだいすき！だってだってだってだいすき(語彙力)
2026-11-09 12:07:50
0
ao1uv_
六甲山🗻 :
蒼生くんやっぱり手が綺麗すぎる
2026-11-09 12:21:06
1
kairipyon
かぃりん :
@事務所様 将来有望すぎる2人でグループ組んでください
2026-11-09 12:00:46
4
inoue_aoikun
4⃣🩵 :
やばい、神曲✖️神ペア😭😭💕💕💕
2026-11-09 12:02:00
2
To see more videos from user @jr_official_tiktok, please go to the Tikwm homepage.

Other Videos

Freight brokers have no buisness in the heavy haul industry unless they own their own trucks #heavyhaul #freightbroker #construction
Freight brokers have no buisness in the heavy haul industry unless they own their own trucks #heavyhaul #freightbroker #construction
gold but old #subwaysurfer #nocoin
gold but old #subwaysurfer #nocoin


biso kk nzambe nde
biso kk nzambe nde
Budi Purnomo Ingatkan Kepatuhan Hukum Proyek Migas Demak, Pelanggaran Izin Terancam Sanksi Pidana DEMAK, MEDIA INDONESIA MAJU — Rencana pengeboran sumur pengembangan migas RBG-7 di Desa Pilangwetan, Kabupaten Demak, menjadi perhatian publik. Selain potensi pengembangan energi, aspek kepatuhan terhadap regulasi, kelengkapan perizinan, serta perlindungan lingkungan dan masyarakat dinilai perlu menjadi perhatian utama sebelum kegiatan pengeboran dilaksanakan. Ketua Umum DPP LBH MBP Sidorejo Law Jawa Tengah, Budi Purnomo, S.H., M.H., menegaskan bahwa setiap tahapan proyek minyak dan gas bumi (migas) harus dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Menurutnya, kejelasan dokumen legalitas, persetujuan lingkungan, serta perizinan yang relevan perlu dipastikan oleh pihak operator bersama instansi berwenang. Koordinasi dengan pemerintah daerah, kementerian terkait, dan SKK Migas juga diperlukan agar pelaksanaan proyek berjalan sesuai ketentuan. “Proyek pengembangan energi tidak boleh menyalahi aturan hukum yang berlaku. Kami mengimbau seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan setiap langkah memiliki landasan hukum yang kuat demi menghindari keresahan di masyarakat dan potensi sengketa di kemudian hari,” ujar Budi Purnomo dalam keterangannya, Selasa (27/10/2026). Ingatkan Ancaman Sanksi Pidana Budi mengingatkan bahwa kegiatan usaha migas yang dilakukan tanpa memenuhi ketentuan perizinan dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi pihak yang bertanggung jawab. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Pasal 53 mengatur sanksi pidana bagi pihak yang melakukan kegiatan usaha tertentu tanpa izin yang dipersyaratkan. Ketentuan tersebut mencakup kegiatan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga tanpa izin usaha yang sesuai. Sementara itu, Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah, termasuk melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, mengatur ancaman pidana bagi kegiatan penambangan tanpa izin yang diwajibkan oleh ketentuan tersebut. Meski demikian, penerapan pasal dan jenis sanksi harus disesuaikan dengan karakter kegiatan, status perizinan, serta fakta hukum yang ditemukan. Ketentuan pertambangan mineral dan batubara tidak serta-merta berlaku untuk kegiatan pengeboran migas yang memiliki rezim hukum tersendiri. Dorong Transparansi Pengeboran RBG-7 Menanggapi rencana pengeboran sumur RBG-7 yang disebut akan dilaksanakan setelah mengalami penundaan sekitar satu tahun, LBH MBP Sidorejo Law mendorong adanya keterbukaan informasi kepada masyarakat Desa Pilangwetan. Budi menilai dialog antara operator migas, pemerintah daerah, instansi terkait, dan warga setempat penting dilakukan untuk menjelaskan tahapan proyek, status perizinan, potensi dampak lingkungan, serta langkah mitigasi yang disiapkan. Menurutnya, sinkronisasi perizinan bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan juga bagian dari upaya melindungi hak masyarakat dan mencegah munculnya persoalan sosial maupun lingkungan. “Pengeboran sumur pengembangan harus dilakukan dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan kepatuhan hukum. Jika ada tahapan yang dipaksakan tanpa izin lengkap, kami siap memberikan pendampingan hukum bagi masyarakat yang terdampak,” tegasnya. Pengawasan Diminta Diperketat Budi juga mendorong instansi berwenang untuk melakukan pengawasan sesuai kewenangannya terhadap pelaksanaan proyek tersebut. Pengawasan diperlukan agar seluruh kegiatan berjalan sesuai ketentuan teknis, lingkungan, keselamatan kerja, dan perizinan yang berlaku. Di sisi lain, informasi mengenai status perizinan dan jadwal pengeboran RBG-7 perlu dikonfirmasi kepada operator proyek serta instansi terkait. Dengan demikian, masyarakat memperoleh informasi yang jelas dan tidak hanya bergantung pada kabar yang beredar. Kepatuhan terhadap regulasi, keterbukaan informasi, dan komunikasi dengan warga diharapkan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan proyek migas di Kabupaten Demak, sehingga pengem
Budi Purnomo Ingatkan Kepatuhan Hukum Proyek Migas Demak, Pelanggaran Izin Terancam Sanksi Pidana DEMAK, MEDIA INDONESIA MAJU — Rencana pengeboran sumur pengembangan migas RBG-7 di Desa Pilangwetan, Kabupaten Demak, menjadi perhatian publik. Selain potensi pengembangan energi, aspek kepatuhan terhadap regulasi, kelengkapan perizinan, serta perlindungan lingkungan dan masyarakat dinilai perlu menjadi perhatian utama sebelum kegiatan pengeboran dilaksanakan. Ketua Umum DPP LBH MBP Sidorejo Law Jawa Tengah, Budi Purnomo, S.H., M.H., menegaskan bahwa setiap tahapan proyek minyak dan gas bumi (migas) harus dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Menurutnya, kejelasan dokumen legalitas, persetujuan lingkungan, serta perizinan yang relevan perlu dipastikan oleh pihak operator bersama instansi berwenang. Koordinasi dengan pemerintah daerah, kementerian terkait, dan SKK Migas juga diperlukan agar pelaksanaan proyek berjalan sesuai ketentuan. “Proyek pengembangan energi tidak boleh menyalahi aturan hukum yang berlaku. Kami mengimbau seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan setiap langkah memiliki landasan hukum yang kuat demi menghindari keresahan di masyarakat dan potensi sengketa di kemudian hari,” ujar Budi Purnomo dalam keterangannya, Selasa (27/10/2026). Ingatkan Ancaman Sanksi Pidana Budi mengingatkan bahwa kegiatan usaha migas yang dilakukan tanpa memenuhi ketentuan perizinan dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi pihak yang bertanggung jawab. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Pasal 53 mengatur sanksi pidana bagi pihak yang melakukan kegiatan usaha tertentu tanpa izin yang dipersyaratkan. Ketentuan tersebut mencakup kegiatan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga tanpa izin usaha yang sesuai. Sementara itu, Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah, termasuk melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, mengatur ancaman pidana bagi kegiatan penambangan tanpa izin yang diwajibkan oleh ketentuan tersebut. Meski demikian, penerapan pasal dan jenis sanksi harus disesuaikan dengan karakter kegiatan, status perizinan, serta fakta hukum yang ditemukan. Ketentuan pertambangan mineral dan batubara tidak serta-merta berlaku untuk kegiatan pengeboran migas yang memiliki rezim hukum tersendiri. Dorong Transparansi Pengeboran RBG-7 Menanggapi rencana pengeboran sumur RBG-7 yang disebut akan dilaksanakan setelah mengalami penundaan sekitar satu tahun, LBH MBP Sidorejo Law mendorong adanya keterbukaan informasi kepada masyarakat Desa Pilangwetan. Budi menilai dialog antara operator migas, pemerintah daerah, instansi terkait, dan warga setempat penting dilakukan untuk menjelaskan tahapan proyek, status perizinan, potensi dampak lingkungan, serta langkah mitigasi yang disiapkan. Menurutnya, sinkronisasi perizinan bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan juga bagian dari upaya melindungi hak masyarakat dan mencegah munculnya persoalan sosial maupun lingkungan. “Pengeboran sumur pengembangan harus dilakukan dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan kepatuhan hukum. Jika ada tahapan yang dipaksakan tanpa izin lengkap, kami siap memberikan pendampingan hukum bagi masyarakat yang terdampak,” tegasnya. Pengawasan Diminta Diperketat Budi juga mendorong instansi berwenang untuk melakukan pengawasan sesuai kewenangannya terhadap pelaksanaan proyek tersebut. Pengawasan diperlukan agar seluruh kegiatan berjalan sesuai ketentuan teknis, lingkungan, keselamatan kerja, dan perizinan yang berlaku. Di sisi lain, informasi mengenai status perizinan dan jadwal pengeboran RBG-7 perlu dikonfirmasi kepada operator proyek serta instansi terkait. Dengan demikian, masyarakat memperoleh informasi yang jelas dan tidak hanya bergantung pada kabar yang beredar. Kepatuhan terhadap regulasi, keterbukaan informasi, dan komunikasi dengan warga diharapkan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan proyek migas di Kabupaten Demak, sehingga pengem
|| idea: edits_zyrox09 || #fireflywedding #shinpei #fyavgr #meowii໒꒱ིྀ
|| idea: edits_zyrox09 || #fireflywedding #shinpei #fyavgr #meowii໒꒱ིྀ

About

Legal