Bandar Lampung – Wakil Gubernur (Wagub) Lampung, Jihan Nurlela meminta evaluasi terhadap penerapan standar operasional prosedur (SOP) penanganan kekerasan dan perundungan terhadap anak menyusul kasus perundungan yang menimpa seorang siswa sekolah dasar (SD) di Kabupaten Lampung Barat. Jihan mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung telah berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Lampung serta instansi terkait di Kabupaten Lampung Barat untuk memastikan korban mendapatkan pendampingan. Menurutnya, pemerintah daerah setempat telah memberikan pendampingan, baik secara psikologis maupun hukum. “Saya sudah membaca dan mendengar dari kabar berita tersebut. Sampai sekarang saya sudah berkoordinasi melalui Dinas PPPA Provinsi dan sudah berkoordinasi dengan Dinas PPPA atau UPTD setempat di Kabupaten Lampung Barat. Sudah ada pendampingan secara psikologis dan juga secara hukum dari Kabupaten Lampung Barat,” kata Jihan, saat diwawancarai Lampung Geh, Senin (9/11). Ia menegaskan, tidak ada pembenaran terhadap segala bentuk perundungan terhadap anak. Pemprov Lampung juga menyatakan siap memberikan dukungan pendampingan sesuai dengan kewenangannya. Jihan turut menyoroti status Kabupaten Lampung Barat yang telah menyandang predikat Kabupaten Layak Anak (KLA). Menurutnya, predikat tersebut tidak semestinya hanya berorientasi pada penghargaan, tetapi harus diwujudkan melalui pemenuhan hak anak dan penyediaan ruang yang aman serta nyaman. “Ini sebagai momentum untuk mengevaluasi Kabupaten Lampung Barat berkenaan dengan Kabupaten Layak Anak. Tetapi yang jelas kami juga menekankan tentang perlindungan kepada anak, karena anak-anak yang terlibat itu juga anak-anak di bawah umur, semuanya baik pelaku maupun korban,” ujarnya. Terkait penanganan kasus, Jihan menyatakan dukungannya terhadap upaya keluarga korban untuk menempuh jalur hukum. Ia juga memastikan Pemprov Lampung akan mengawal proses tersebut agar korban mendapatkan keadilan, dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap anak-anak yang terlibat. Selain itu, Jihan menjelaskan, setiap kabupaten dan kota telah memiliki SOP penanganan kekerasan dan perundungan terhadap anak. Meski peristiwa tersebut terjadi di luar lingkungan sekolah, pihak sekolah tetap memiliki kewajiban menjalankan prosedur penanganan apabila terjadi kasus kekerasan maupun perundungan. Karena itu, Pemprov Lampung akan mengevaluasi pelaksanaan SOP tersebut untuk memastikan prosedur yang telah ditetapkan benar-benar berjalan. “Untuk itu dari sini kita akan juga mengevaluasi SOP itu berjalan atau tidak. Kita wajibkan dari Dinas PPPA untuk bisa mengawal kasus tersebut, dilaksanakan SOP untuk penanganan kasus perundungan dan juga kekerasan,” tutup Jihan. (Cha) - @lampunggehnews