@wartacik: Kasus Kredit Bank Bengkulu Jakarta, PH Soroti PLT Cabang & Marketing PT ASA Tak Ikut Terseret Bengkulu – Persidangan perkara dugaan korupsi kredit multiguna Bank Bengkulu Cabang Jakarta memunculkan pertanyaan mengenai pihak-pihak yang seharusnya ikut dimintai pertanggungjawaban. Kuasa hukum terdakwa Ferry Haryanto, Advokat Endah Rahayu Ningsih , menyoroti sejumlah pihak yang menurutnya memiliki kewenangan dan peran dalam pencairan kredit, tetapi tidak ikut ditetapkan sebagai tersangka maupun terdakwa. Setidaknya ada enam kejanggalan yang disorot Endah. Pertama, kewenangan PLT Kepala Cabang. Dalam persidangan, seorang saksi yang pernah menjabat PLT Kepala Cabang mengakui dapat menentukan pencairan kredit multiguna. Endah mempertanyakan mengapa saksi tersebut tidak ikut menjadi tersangka, padahal 10 nasabah yang kreditnya dicairkan saat masa jabatannya masuk dalam akumulasi 75 nasabah yang kini menjadi bagian perkara. Kedua, kredit macet lebih dari Rp1 miliar. Endah menyebut kredit yang dicairkan pada periode tersebut kini juga bermasalah. Menurutnya, jika mekanisme dan SOP yang digunakan sama, kewenangan serta tanggung jawab pejabat yang memprosesnya semestinya turut diuji. Ketiga, peran marketing PT Taspen ASA. Ia menilai pihak ketiga ini memiliki peran dominan dalam pemasaran dan pengajuan kredit, sehingga keterlibatannya tidak semestinya berhenti pada posisi saksi. Keempat, saksi penting PT Taspen ASA belum hadir. Endah menyebut Apni dan Wahyu, pihak yang berkaitan dengan perusahaan tersebut, telah dipanggil tetapi belum seluruhnya memenuhi panggilan persidangan. Keterangan mereka dinilai penting untuk mengungkap pelaksanaan kerja sama, pemasaran, hingga proses pencairan kredit. Bahkan, menurut Endah, majelis hakim sempat menyinggung kemungkinan penjemputan paksa terhadap saksi yang kembali mangkir. Kelima, kredit dapat cair tanpa tanda tangan Ferry Haryanto. Endah menyatakan kliennya yang saat itu menjabat Kepala Bagian Pemasaran dan Kredit tidak mengetahui maupun mendapat sosialisasi mengenai perjanjian kerja sama Bank Bengkulu pusat dengan PT Taspen ASA. Ia mempertanyakan bagaimana kredit tetap dapat dicairkan tanpa tanda tangan kliennya, sementara menurutnya terdapat peran Kepala Cabang yang sebelumnya pernah menjabat direktur PT Taspen ASA. Keenam, pejabat pengganti Ferry dan PLT Kepala Cabang juga dipertanyakan. Endah menyoroti PLT Kepala Cabang berinisial B serta pejabat pengganti kliennya berinisial AS yang disebut masih aktif di Bank Bengkulu. Menurutnya, keduanya perlu diperiksa berdasarkan kewenangan dan mekanisme kerja yang sama. “Kalau sudah fakta di persidangan, saksi itu mau mengakui atau tidak, kita tidak bisa memaksa. Hanya saja kecenderungan ke sana terlihat dari SOP dan pengakuan bahwa walaupun PLT, dia bisa mengeluarkan kredit multiguna,” ujar Endah. Bagi Endah, persoalan utamanya adalah konsistensi penentuan pihak yang bertanggung jawab. Dengan kredit sekitar Rp10,7 miliar kepada 75 nasabah dan dugaan kerugian negara Rp5,8 miliar, ia mempertanyakan apakah seluruh pihak yang memiliki kewenangan, menjalankan pemasaran, dan berperan dalam pencairan sudah diperiksa secara proporsional. Seluruh sorotan tersebut merupakan argumentasi pihak pembela yang masih perlu diuji melalui pembuktian di persidangan. (Cik) #bankbengkulu #kasusbankbengkulu #bankbengkuluhakarta #kreditbankbengkulu #advokatendah

𝐖𝐚𝐫𝐭𝐚𝐂𝐢𝐤

Open In TikTok:

Region: ID

Tuesday 10 November 2026 13:02:13 GMT