@robinwops: morreno mode kebelet M8 #jonatanliandi #moreno #btr #aimsxmplid #aimsbattlearena @aimsxmpl.id @semarewards

RobinWopss
RobinWopss
Open In TikTok:
Region: ID
Tuesday 10 November 2026 15:35:03 GMT
36
1
0
0

Music

Download

Comments

There are no more comments for this video.
To see more videos from user @robinwops, please go to the Tikwm homepage.

Other Videos

Mangkir dari Polres, Mantan Kades Tumpang Datangi Rumah Pelapor Minta Cabut Laporan MALANG - Mantan Kades Tumpang, Achmad Apriono, mangkir dari panggilan Polres Malang pada Kamis (5/11/2026). Namun pagi harinya, ia justru mendatangi rumah pelapor Nurhadi di Desa Tulusbesar, Kecamatan Tumpang.
Mangkir dari Polres, Mantan Kades Tumpang Datangi Rumah Pelapor Minta Cabut Laporan MALANG - Mantan Kades Tumpang, Achmad Apriono, mangkir dari panggilan Polres Malang pada Kamis (5/11/2026). Namun pagi harinya, ia justru mendatangi rumah pelapor Nurhadi di Desa Tulusbesar, Kecamatan Tumpang. "Pak Apriono datang ke rumah saya pagi hari, meminta agar laporan saya dicabut dan tanahnya akan segera diserahkan dan dibagi sesuai ahli waris," ujar Nurhadi. Siang harinya, Apriono tidak hadir di Polres. Yang hadir hanya Camat Tumpang, Hendra Tritjahjono, S.Sos.,M.Si. Setelah itu, Apriono sulit dihubungi wartawan. Telepon dan WA tidak diangkat maupun dibalas. Sebelumnya ia sempat mengalihkan pertanyaan ke Luthfi Hafid. "Saya tidak bisa memberikan jawaban, monggo hubungi Mas Luthfi saja, omongan Mas Luthfi sama dengan omongan saya," kata Apriono. Kasus ini berawal dari warisan Mustadjab (alm) yang wafat 1981, berupa tanah sawah Letter C No. 1001 Persil 133 seluas 3.500 M2 di Dusun Kebonsari, Desa Tumpang. Tanah itu warisan bawaan dari H. Ibrahim, bukan gono-gini. Ada Putusan PN Malang No. 101/Pdt.G/1994/PN.Malang yang menyatakan Para Penggugat serta Tergugat 1 dan 3 adalah ahli waris Mustadjab. Menurut pelapor, putusan itu tidak pernah dieksekusi. Nurhadi melaporkan Ida Wahyuni Hawa atas dugaan pemalsuan APHB No. 436/Kec. Tumpang/2012, tanggal 23 Agustus 2012, yang membagi tanah seluas 2.015 M2 kepada Ida Wahyuni Hawa dan H. Safikyah. Laporan teregister STTLPM/873/X/2026/SPKT/POLRES MALANG tertanggal 12 Oktober 2026. Kuasa hukum pelapor dari LBH Syaifulloh & Partner menilai APHB itu cacat, karena mencantumkan nama yang bukan ahli waris sedarah, dan ada selisih luas 1.485 M2 yang tidak jelas. Luthfi Hafid, tempat konsultasi Apriono, saat ditemui Senin (9/11/2026) mengatakan Apriono takut salah bicara karena tidak faham hukum. Ia menegaskan Apriono belum menunjuknya sebagai penasehat hukum resmi, hanya sebatas konsultan. Luthfi juga menegaskan kedatangan Apriono ke rumah pelapor tidak dibenarkan secara hukum. Soal substansi, ia menilai Putusan PN 1994 dan APHB 2012 sama-sama produk hukum yang sah karena dikeluarkan negara, dan jika APHB dianggap cacat harus diuji di pengadilan. Nurhadi menegaskan tidak akan cabut laporan sebelum ada pembuktian hukum yang jelas dan pembagian waris yang sah di hadapan penyidik. Kuasa hukum pelapor menilai kedatangan Apriono tidak etis dan berisiko, karena pelapor sudah berkuasa hukum. Komunikasi seharusnya lewat kuasa hukum. Tindakan itu bisa dipersepsikan sebagai intimidasi dan berpotensi menjadi delik baru. Kuasa hukum juga mendesak penyidik memanggil mantan Camat Drs. Edy Susanto, M.Si. (bukan Edy Susilo, red) sebagai penandatangan APHB. Polres dikabarkan akan melayangkan undangan kedua kepada Apriono. Hingga kini, Ida Wahyuni Hawa masih berstatus terlapor. *(M. Irwan, Arif)* @Polres Malang# @Polda Jatim# @Mabes Polri#

About