@tvrinasional: Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR dari Fraksi Nasional Demokrat Saan Mustopa dan Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Cucun Ahmad Syamsurijal, menyatakan sebanyak 120 anggota DPR RI dari seluruh fraksi resmi menyerahkan dokumen usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik keabsahan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Rabu (11/11/2026). Penyerahan sikap bersama ini melibatkan perwakilan dari seluruh delapan fraksi yang ada di parlemen. Dengan jumlah pengusul mencapai 120 orang, usulan tersebut telah memenuhi syarat minimal 25 anggota DPR agar Hak Menyatakan Pendapat dapat diproses lebih lanjut sesuai aturan perundang-undangan. Adapun rincian jumlah anggota DPR yang menandatangani usulan HMP dari masing-masing fraksi yaitu, PDIP : 14 orang, Golkar: 11 orang, Gerindra: 11 orang, PKB: 18 orang, NasDem: 19 orang, PKS: 28 orang, PAN: 1 orang dan Demokrat: 18 orang. Sebagai informasi, Hak Menyatakan Pendapat merupakan salah satu hak konstitusional DPR yang diatur dalam Pasal 20A ayat (2) UUD 1945. Ketentuan ini dipertegas dalam Pasal 79 ayat (1) serta ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019. Merujuk pada Pasal 79 ayat (4) UU MD3, DPR berwenang menggunakan Hak Menyatakan Pendapat atas tiga hal. Salah satunya adalah dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh presiden dan/atau wakil presiden, baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, maupun kondisi tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden. Berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku, sebuah usulan Hak Menyatakan Pendapat baru dapat diproses ke tahap berikutnya apabila diusulkan oleh minimal 25 orang anggota DPR. #TVRI #TVRINasional #MediaPemersatuBangsa #DPR #HakMenyatakanPendapat

tvrinasional

Open In TikTok:

Region: ID

Wednesday 11 November 2026 07:52:59 GMT