@uhrs__19:

lưu khả ái
lưu khả ái
Open In TikTok:
Region: VN
Wednesday 11 November 2026 09:24:15 GMT
110071
14499
26
1504

Music

Download

Comments

emnhuchimbayquenduongve0
ttz :
Tưởng có e nào bước vô🥰
2026-11-12 02:29:56
289
bum_z08
𝐊𝐢𝐦𝐦 𝐓𝐡𝐮̛ :
Nghe nhạc nhớ nyc 🥰
2026-11-12 03:39:22
61
iymeomeo0
V. :
Sợ có ai bước vô =))
2026-11-12 07:31:32
2
bao_yenw12_8
𝔂𝓮𝓷´꒳` :
góc nghiêng của chỉ đẹp quáaa
2026-11-12 04:38:55
3
synthesia.lovi
Lung Phi Hung :
Oh
2026-11-12 05:12:26
10
mytranbaobei21
Sầu Riêng :
Nhạc dịu
2026-11-12 08:04:45
0
chloengxx____
𝒞𝒽𝓁𝑜𝑒 🪽 :
lun là ng thứ tha
2026-11-11 12:11:04
1
valentinabbae
Valentina :
hot goy
2026-11-12 02:37:15
0
aconhoem0_
Dao Thi Nhungg :
có mỗi thế mà xh tr 🥀🥰
2026-11-12 07:09:02
0
notforme.2112
ehefrau :
@𝐭𝐢𝐞𝐮 𝐛𝐚𝐨𝐛𝐞𝐢 ⪩⪨
2026-11-12 05:21:05
0
yeuem3450
Lê Thuỳ Ly :
😂😂😂
2026-11-12 02:38:07
0
chiendeptraimolao
Chiến 6789 :
🥰🥰🥰
2026-11-11 18:05:20
0
ngthanhbaoooo
Userr :
🥰🥰🥰
2026-11-12 07:22:01
0
To see more videos from user @uhrs__19, please go to the Tikwm homepage.

Other Videos

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menyatakan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sudah dicabut oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Menurut dia, hal tersebut merupakan pelaksanaan putusan Mahkamah Agung (MA) yang telah memenangkan gugatan Subhan Palal. Dengan pencabutan tersebut, lanjut Yusril, tidak ada lagi dasar hukum bagi keberlakuan surat keterangan penyetaraan  pendidikan yang diterbitkan pada 2019 tersebut. Yusril menjelaskan, pencabutan itu ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 206 Tahun 2026 tentang Pencabutan Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9149/D.D1/KS/2019. Keputusan tersebut ditetapkan di Jakarta pada 11 November 2026 sebagai tindak lanjut putusan kasasi MA yang membatalkan surat keterangan dimaksud.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menyatakan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sudah dicabut oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Menurut dia, hal tersebut merupakan pelaksanaan putusan Mahkamah Agung (MA) yang telah memenangkan gugatan Subhan Palal. Dengan pencabutan tersebut, lanjut Yusril, tidak ada lagi dasar hukum bagi keberlakuan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang diterbitkan pada 2019 tersebut. Yusril menjelaskan, pencabutan itu ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 206 Tahun 2026 tentang Pencabutan Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9149/D.D1/KS/2019. Keputusan tersebut ditetapkan di Jakarta pada 11 November 2026 sebagai tindak lanjut putusan kasasi MA yang membatalkan surat keterangan dimaksud. "Surat Keterangan itu sudah dicabut dan putusan MA sudah final. Dengan demikian, penyetaraan pendidikan Pak Gibran batal dan surat keterangan tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat," ujar Yusril melalui keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (12/11/2026). Ia menambahkan, putusan kasasi MA tersebut telah menempatkan persoalan penyetaraan pendidikan Gibran pada posisi hukum yang berbeda. Jika sebelumnya surat keterangan penyetaraan menjadi salah satu dokumen yang digunakan untuk memenuhi persyaratan pendidikan, kini dokumen tersebut telah dicabut dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Yusril berpandangan, persoalan ini juga memiliki implikasi terhadap persyaratan konstitusional jabatan Wakil Presiden. Menurutnya, apabila persyaratan pendidikan Gibran dinyatakan tidak terpenuhi akibat pencabutan surat keterangan penyetaraan tersebut, maka konsekuensi terhadap jabatan Wakil Presiden harus menjadi perhatian serius. "Kalau penyetaraan pendidikannya sudah batal, berarti sejak awal yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan pendidikan untuk menjadi Wakil Presiden. Konsekuensi hukumnya tentu harus dilihat dalam kerangka ketentuan konstitusi, apakah yang bersangkutan berhenti atau diberhentikan," ujar Yusril. 📸: Dok. Reuters. Baca selengkapnya dengan klik link di bio. Cari tahu berita update lainnya dengan download aplikasi kumparan di App Store atau Google Play.⁠ 📝: focus | wapresgibran | news | oneliner | updateme | R025 | E023 | E164 #bicarafaktalewatberita #kumparan

About