@koranjakarta: Penyelidikan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto kini memasuki babak baru. Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menyebut perkara tersebut mulai mengarah pada dugaan tindak pidana makar dan bukan sekadar intersepsi elektronik ilegal. Yusril mengatakan penyidik tengah mendalami kemungkinan penerapan Pasal 191 hingga 193 KUHP Nasional. Namun, persoalan mendasarnya adalah apa bukti yang menghubungkan aktivitas penyadapan dengan tujuan melumpuhkan presiden sehingga tidak dapat menjalankan pemerintahan? Kasus ini juga menyeret empat perwira tinggi Polri, yakni mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta, Eko Hadi Santoso, dan Slamet Uliandi. Dugaan penyadapan disebut berlangsung sepanjang 2025–2026 dan tidak hanya menyasar presiden, tetapi juga sejumlah pejabat, tokoh politik, jurnalis, hingga kelompok masyarakat sipil. Jika dugaan tersebut terbukti, persoalannya jauh lebih luas daripada keamanan seorang presiden: bagaimana sistem penyadapan yang seharusnya digunakan untuk penegakan hukum bisa diduga disalahgunakan? Publik juga berhak mengetahui siapa yang mengendalikan akses, siapa saja targetnya, dan sejauh mana pengawasan internal kepolisian berjalan. #KoranJakarta #KasusPenyadapan #Polri #Makar [DS]
Koran Jakarta
Region: ID
Wednesday 11 November 2026 13:01:48 GMT
Music
Download
Comments
There are no more comments for this video.
To see more videos from user @koranjakarta, please go to the Tikwm
homepage.