@paramedia.ent: Jakarta - Hercules Rosario Marshall menjalani pemeriksaan dan klarifikasi selama lima jam di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta. Usai diperiksa dan melakukan klarifikasi, ia membeberkan sejumlah informasi terkait kasus dugaan korupsi dan praktik mafia tanah yang menyeret pejabat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) serta pengembang swasta, PT Sumarecon Agung Tbk. Dalam keterangannya kepada awak media, Hercules menjelaskan bahwa pemanggilan dirinya berkaitan dengan aliran dana sebesar Rp800 juta serta keterlibatan sejumlah pejabat BPN, termasuk Kepala BPN Kabupaten Bogor dan Direktur Jenderal (Dirjen) ATR/BPN yang belakangan terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT). "Persoalan hukum yang terkait dengan Rp800 juta dan terkait juga pejabat-pejabat ATR/BPN, Kepala BPN Kabupaten Bogor, dan juga Dirjen ATR yang penting dan lain-lain ditangkap. Karena pada saat itu saya sendiri yang mendampingi tim hukum Grib Jaya dan tim hukum Haluwaris untuk mendatangkan BPN Kabupaten Bogor," ujar Hercules di Gedung KPK, Jakarta, Rabu, 11 November 2026. Ia menceritakan, saat rombongannya mendatangi Kantor BPN Kabupaten Bogor untuk menuntut penjelasan, Kepala BPN yang bersangkutan tidak berada di tempat dengan alasan sedang menghadap ke Kementerian ATR. Pertemuan tersebut akhirnya diwakili oleh para staf BPN. Dalam pertemuan itu, Hercules mengaku sempat melayangkan peringatan keras kepada para pegawai BPN agar tidak mengubah status sertifikat hak milik (SHM) warga menjadi Hak Guna Bangunan (HGB) secara sepihak yang diduga menguntungkan pihak pengembang. "Eh teman-teman BPN, ini sertifikat-sertifikat hak milik kalian merubah menjadi HGB. Ini bahaya ya. Sebentar, hak milik kalian merubah menjadi HGB. Ini Sumarecon ini, permainannya kotor dan di mana-mana bukan hanya cuman di Bogor saja," tegasnya. #hercules #kpk

PARAMEDIA ENTERTAINMENT

Open In TikTok:

Region: ID

Wednesday 11 November 2026 14:20:33 GMT