GILIRAN PRESIDEN: SMA-NYA DI MANA? JAWABANNYA ADA DI DOKUMEN KPU Di daftar riwayat hidup yang beliau serahkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) tahun 2014, tertulis: SD di Kuala Lumpur, SMP di Zurich, SMA di American School, London. Lalu Akademi Militer, Magelang. KPU memeriksa. Di lembar verifikasinya, baris “fotokopi ijazah yang telah dilegalisir” tertulis: ada, memenuhi syarat. Di sidang Mahkamah Konstitusi (MK) tahun ini, pihak yang mempersoalkan Wapres sendiri mendalilkan bahwa Presiden sudah menjadi kontestan sejak 2009 dan “tidak pernah bermasalah syarat pendidikannya”. Ini dalil pemohon, bukan temuan MK. Lalu kenapa yang satu dipersoalkan, yang satu tidak? Ada dua alasan. 1. Aturannya beda zaman. Peraturan KPU 15/2014 hanya meminta fotokopi ijazah yang dilegalisir. Surat penyetaraan untuk lulusan sekolah luar negeri baru diminta dalam pedoman teknis KPU tahun 2023 (Keputusan KPU 1378/2023). 2. Jenjangnya beda. SMA Amerika tamat sampai kelas 12. O Level Singapura kira-kira baru kelas 10. Tapi jujur, ada yang belum terang. Lembar verifikasi KPU tidak menyebut ijazah mana yang diserahkan, SMA London atau Akademi Militer. Dokumen pendaftaran 2018 dan 2023 juga belum kami temukan. Dan ini bukan cuma urusan Presiden dan Wapres. Banyak anak Indonesia sekolah di luar negeri. Aturan tahun 2014 yang memuat surat penyetaraan sudah dicabut. Sekarang, menurut Permendikbudristek 58/2024, ijazah sekolah luar negeri diakui oleh sekolah tujuan, untuk melanjutkan sekolah. Untuk daftar CPNS atau mencalonkan diri, aturan baru ini tidak mengatur. Kami tidak mewakili pihak mana pun dan tidak menilai keabsahan dokumen siapa pun. Yang kami uji aturannya. Menurut kalian, aturannya sudah adil, atau perlu diperjelas? Tulis di komentar. Sumber referensi: Instagram @kemal.lawyer, dengan rujukan yang disebutkan pada unggahan: iNews, BeritaSatu, Kompas.com, dan arsip kpu.go.id melalui web.archive.org. Catatan Redaksi Bali.News: Caption di atas mempertahankan narasi referensi. Informasi mengenai riwayat pendidikan, verifikasi dokumen, dan penerapan peraturan merupakan klaim dari sumber yang dikutip dan belum seluruhnya diverifikasi secara independen oleh Bali.News. Tidak ditemukannya dokumen dalam penelusuran suatu pihak bukan berarti dokumen tersebut tidak ada atau tidak sah. Poster menggunakan ilustrasi AI, bukan foto dokumenter. #balinews #PrabowoSubianto #RiwayatPendidikan #KPU - @bali.news