@antara_tv: Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, secara tegas meminta Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto untuk membuka semua fakta terkait kasus penyadapan ilegal secara transparan dalam rapat kerja. Kasus dugaan tindak pidana penyadapan tanpa prosedural ini melibatkan personel Polri yang menyasar Presiden, pejabat negara, tokoh-tokoh politik, hingga pengusaha pada tahun 2025 hingga 2026. Seperti yang ditekankan dalam video, institusi yang seharusnya mengayomi dan menegakkan hukum justru menyalahgunakan kewenangan, sebuah perbuatan yang diibaratkan seperti "menikam dari belakang". Habiburokhman mengingatkan agar pengusutan perkara ini tidak dibatasi dan disederhanakan dengan pasal-pasal UU ITE semata. Terdapat indikasi rangkaian perbuatan ilegal lain, seperti pengondisian opini di media sosial dan penggalangan massa aksi, yang bertujuan untuk merongrong program pemerintah hingga berpotensi membuat Presiden tidak mampu melaksanakan tugasnya. Jika terbukti, DPR menilai tindakan tersebut merupakan bentuk serangan makar sebagaimana diatur dalam Pasal 160 KUHP. Follow @antaratv untuk info terkini lainnya dan saksikan berita selengkapnya di YouTube AntaraTV Indonesia dan antaranews.com/video #dpr #kapolri #presidendisadap #penyadapan #listyosigit

Antara TV Indonesia

Open In TikTok:

Region: ID

Thursday 12 November 2026 02:16:01 GMT