@ulasan.network: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) akan menyisihkan sebagian bantuan untuk masyarakat guna membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan. Berita Kepri Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyebut pekerja rentan sebagai sasaran utama, agar lebih banyak warga terlindungi jaminan sosial. Ia menegaskan Pemprov akan memilah bantuan yang selama ini mereka salurkan kepada warga. “Setiap bantuan kepada masyarakat yang kami berikan selama ini akan kami coba pilah. Kami sisihkan sebagian untuk BPJS Ketenagakerjaan mereka, sehingga semakin banyak yang bisa kami jamin,” kata Ansar., Rabu, 11 November 2026. Skema ini menggeser sebagian bantuan dari pemberian sesaat menjadi perlindungan jangka panjang. Menurut Ansar, pemerintah akan membayar iuran sehingga penerima manfaat terlindungi dari risiko kerja, seperti kecelakaan dan kematian, tanpa menanggung biaya sendiri. Pemprov Kepri sebenarnya sudah menanggung iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan. Pada tahun anggaran 2026, Pemprov mengalokasikan Rp6 miliar untuk membayar iuran 31.000 nelayan di seluruh Kepri. Ansar kini ingin memperluas cakupan itu ke kelompok lain.Berita Kepri “Pekerja-pekerja rentan lainnya juga akan kita usahakan untuk dicover. Seperti tukang ojek,” ujarnya. Data BPJS Ketenagakerjaan menunjukkan perluasan itu mendesak. Evaluasi Capaian Universal Coverage Jamsostek (UCJ) menempatkan Kepri di kisaran 58 persen. Dari 1.046.950 pekerja di Kepri, sebanyak 544.939 pekerja sudah terlindungi. Jumlah pekerja itu naik dibanding 2025, yang tercatat 1.032.990 pekerja. Evaluasi tersebut juga mencatat tantangan terbesar capaian UCJ ada di sektor informal. Kelompok ini mencakup pekerja bukan penerima upah (BPU), yakni pekerja mandiri dan rentan, termasuk pekerja konstruksi serta buruh yang tergolong miskin dan miskin ekstrem. Sebelumnya, Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau Misni mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Kepri sejauh ini terus melakukan upaya peningkatan Capaian Universal Coverage Jamsostek (UCJ) Ketenagakerjaan yang masih di berada dikisaran angka 58 persen khususnya capaian salah satu cabang yakni di Kota Batam. Dikatakan Misni, tantangan terbesar tekait capaian UCJ di Kepri sendiri, berada pada sektor pekerja informal, pekerja bukan penerima upah (BPU) atau pekerja mandiri dan rentan, termasuk sektor konstruksi dan pekerja buruh yang tergolong miskin dan miskin ekstrem. “Karenaya, kita terus melakukan berbagai langkah penguatan regulasi, melalui monitoring dan evaluasi bersama pemerintah kabupaten kota, termasuk pihak terkait lainnya, guna memastikan capaian jaminan ketenagakerjaan semua sektor pekerja, ” jelasnya.

Ulasan Network

Open In TikTok:

Region: ID

Thursday 12 November 2026 04:14:03 GMT