@sisipublikid: MOMEN ANGGOTA DPR RI DESAK KAPOLRI TERAPKAN PASAL MAKAR DALAM KASUS PENYADAPAN SISIPUBLIK - Momen anggota Komisi III DPR RI mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerapkan pasal makar dalam penanganan kasus dugaan penyadapan terjadi dalam rapat kerja Komisi III DPR bersama Kapolri, Kamis (12/11/2026). Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Benny K. Harman, menilai dugaan penyadapan tersebut berkaitan dengan upaya menciptakan suksesi kekuasaan secara inkonstitusional. “Jadi kalau ditanya, siapa pengguna hasil sadapan? Semua publik tahu. Siapa Kapolri? Sigit, Listyo Sigit itu. Semua orang juga tahu. Untuk apa penyadapan itu dilakukan? Semua juga tahu. Hasilnya dibawa ke mana? Semua orang tahu,” ujar Benny. Dengan menyebut dirinya menggunakan bahasa yang lugas sebagaimana orang Indonesia Timur, Benny menyebut tindakan tersebut sebagai cara melawan hukum untuk terjadinya suksesi inkonstitusional. “Oleh sebab itu, kami minta Kapolri jangan segan-segan menerapkan pasal makar untuk kasus penyadapan ini,” tegasnya. Benny kemudian menegaskan bahwa kepentingan Republik dan Merah Putih harus ditempatkan di atas segala pertimbangan. “Saya rasa, Pak Ketua, ndak ada ewuh pekewuh untuk Republik, untuk Merah Putih. Mana ada Kapolri sadap Presiden?” tutup Benny. Pernyataan tersebut menambah dimensi politik dalam pembahasan kasus dugaan penyadapan yang kini turut disorot dalam forum pengawasan DPR terhadap Polri. ▶️ TV Parlemen 🔗Cek sorotan ➡️ untuk akses rujukan 🔗 #Sisipublik #KomisiIII #BennyKHarman #Kapolri #penyadapan

SisiPublik

Open In TikTok:

Region: ID

Thursday 12 November 2026 04:35:08 GMT