@hariankompas: Kepala Kepolisian Negara RI Jenderal (Pol) Suyudi Ario Seto menuturkan, perkara ini berawal pada kurun waktu tahun 2025 sampai 2026 ketika Ahrie Sonta selaku Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian Monitoring atau PLT Kabagmon diduga memerintahkan penyadapan secara lisan tanpa surat permohonan dari penyidik. Sejumlah nomor telepon diduga disadap tanpa keterkaitan dengan penegakan hukum. Pada Oktober 2026, Ahrie Sonta diduga memerintahkan pembubaran grup WhatsApp yang digunakan untuk menyampaikan perintah penyadapan dan penghapusan data hasil penyadapan pada sistem LIMS (Lawful Interception Management System) dan PLX. Perintah pembubaran grup dan penghapusan data tersebut menimbulkan kecurigaan pelapor, sehingga pada tanggal 30 Oktober 2026 peristiwa ini dilaporkan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Bareskrim Polri. Laporan itu selanjutnya ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri dengan identitas pelapor dirahasiakan. Baca selengkapnya di Kompas.id. #SorotBerita #AdadiKompas #PenyadapanPresiden