Satu babak telah berakhir. Gibran Rakabuming Raka tamat. Jabatan Wakil Presiden yang ia peroleh melalui jalan pintas konstitusi, kini telah berakhir. Kita harus move on gak bahas Gibran lagi. Gibran sudah selesai. Ada babak baru yang jauh lebih besar, babak yang selama sepuluh tahun ditunda-tunda. Saatnya mengadili Joko Widodo. Gibran hanyalah akibat. Akar persoalannya adalah Jokowi. Jokowi adalah arsitek dari seluruh kerusakan sistem yang kita saksikan hari ini. Pertama, soal Mahkamah Konstitusi. Putusan No 90 tahun 2023 yang meloloskan Gibran tidak lahir dari ruang hampa. Putusan itu lahir setelah Ketua MK saat itu, Anwar Usman, yang merupakan adik ipar Jokowi. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah menyatakan itu pelanggaran etik berat. Namun, hingga hari ini, aktor politik di baliknya belum pernah dimintai pertanggungjawaban. Kemudian, penyalahgunaan kekuasaan selama 10 tahun pemerintahan. Dari pelemahan KPK melalui revisi UU, pengesahan UU Cipta Kerja yang mengabaikan partisipasi publik. Sampai dinasti politik. Indonesia tidak pernah mengenal dinasti politik sedalam ini. Anak sulung menjadi Wakil Presiden. Anak bungsu menjadi Ketua Umum Partai. Menantu menjadi Gubernur. Ini bukan lagi demokrasi. Ini adalah konsolidasi kekuasaan keluarga melalui instrumen negara. Berakhirnya Gibran bukanlah akhir dari kasus ini. Justru ini adalah pintu masuk. Dalam hukum, kita mengenal istilah aktor intelektual. Gibran adalah aktor pelaksana. Jokowi adalah aktor intelektual. Jika kita hanya menghukum Gibran dan membiarkan Jokowi berjalan bebas, maka kita tidak menyelesaikan masalah. Kita hanya memotong ranting, sementara akarnya masih hidup. Apakah DPR berani? Apakah penegak hukum berani? Atau apakah bangsa ini akan kembali memilih lupa? Waktu yang akan menjawab. #Rmol #republikmerdeka #republikmerdekaonline - @rmol.id