@nusabali.com: Polres Buleleng menerjunkan sekitar 200 personel untuk mengamankan kegiatan konstatering atau pengukuran ulang lahan seluas 2,1 hektare di Banjar Dinas Kaja Kauh, Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Buleleng, Kamis (12/11/2026). Pengamanan dilakukan atas permintaan PLN guna mendukung proses pengukuran ulang atau pemasangan eising (penandaan batas bidang tanah). Dalam kegiatan tersebut, situasi sempat memanas hingga dua warga diamankan setelah diduga melakukan perlawanan. Kapolres Buleleng AKBP Ruzi Gusman mengatakan, sejumlah personel sempat mengalami luka akibat insiden tersebut. Namun, luka yang dialami anggota tidak sampai mengganggu jalannya kegiatan. Polisi masih mendalami motif tindakan kedua warga dan mempertimbangkan eskalasi kejadian sebelum menentukan langkah selanjutnya. Jika keduanya menyadari kesalahan dan tidak mengulangi perbuatannya, polisi mengutamakan pembinaan. Ruzi menegaskan, kepolisian bertugas menjaga keamanan kedua belah pihak yang bersengketa dan tidak memihak salah satu pihak. Ia meminta masyarakat menyelesaikan persoalan lahan melalui jalur hukum yang tersedia. Menurutnya, pengukuran ulang justru diperlukan untuk memperjelas objek sengketa sehingga proses penyelesaian hukum dapat berjalan lebih terang dan memberikan kepastian bagi pihak-pihak terkait. #NusaBali #Buleleng #Sudaji #PolresBuleleng #SengketaLahan

NusaBali.com
NusaBali.com
Open In TikTok:
Region: ID
Thursday 12 November 2026 16:21:56 GMT
4346
57
1
8

Music

Download

Comments

agungjaladara
agungjaladara :
Saya dukung Bapak Kapolres Buleleng
2026-11-13 04:33:14
0
To see more videos from user @nusabali.com, please go to the Tikwm homepage.

Other Videos

Pasca-pengajuan surat pengunduran diri sebagai Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Kamis, 12 November 2026, Gibran Rakabuming Raka dipastikan tetap memperoleh hak keuangan serta sejumlah fasilitas negara. Ketentuan mengenai hak mantan Wakil Presiden tersebut diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan dan Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Merujuk pada Pasal 6 beleid tersebut, Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak menerima pensiun pokok sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir. Dalam penjelasan undang-undang dijelaskan bahwa pengunduran diri atas permintaan sendiri yang diproses secara resmi tetap masuk dalam kategori pemberhentian dengan hormat, tanpa mempertimbangkan lamanya masa jabatan yang telah dijalani. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000, gaji pokok Wakil Presiden ditetapkan sebesar empat kali gaji pokok tertinggi pejabat negara selain Presiden dan Wakil Presiden yang bernilai Rp5.040.000. Dengan demikian, nilai pensiun pokok yang berhak diterima setiap bulannya mencapai Rp20.160.000. Selain uang pensiun pokok, Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 juga menetapkan pemberian berbagai fasilitas penunjang lainnya bagi mantan Wakil Presiden. Fasilitas tersebut meliputi tunjangan bulanan sesuai aturan pensiun pegawai negeri, penanggungan biaya rumah tangga seperti pemakaian air, listrik, dan telepon, serta jaminan biaya perawatan kesehatan penuh untuk diri dan keluarganya. Negara juga menyediakan satu unit rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya, satu unit kendaraan dinas milik negara lengkap dengan pengemudi, serta fasilitas staf dan pengamanan untuk mendukung kegiatan kemasyarakatan. Sesuai Pasal 9 undang-undang yang sama, seluruh hak pensiun, tunjangan, dan fasilitas tersebut mulai diberikan pada bulan berikutnya setelah pemberhentian dengan hormat resmi ditetapkan. Pemberian hak-hak negara ini berlaku seumur hidup dan baru akan dihentikan apabila penerima meninggal dunia atau kembali diangkat menduduki jabatan Presiden maupun Wakil Presiden. #fasilitasnegara #gaji #gajipokokgibran
Pasca-pengajuan surat pengunduran diri sebagai Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Kamis, 12 November 2026, Gibran Rakabuming Raka dipastikan tetap memperoleh hak keuangan serta sejumlah fasilitas negara. Ketentuan mengenai hak mantan Wakil Presiden tersebut diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan dan Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Merujuk pada Pasal 6 beleid tersebut, Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak menerima pensiun pokok sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir. Dalam penjelasan undang-undang dijelaskan bahwa pengunduran diri atas permintaan sendiri yang diproses secara resmi tetap masuk dalam kategori pemberhentian dengan hormat, tanpa mempertimbangkan lamanya masa jabatan yang telah dijalani. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000, gaji pokok Wakil Presiden ditetapkan sebesar empat kali gaji pokok tertinggi pejabat negara selain Presiden dan Wakil Presiden yang bernilai Rp5.040.000. Dengan demikian, nilai pensiun pokok yang berhak diterima setiap bulannya mencapai Rp20.160.000. Selain uang pensiun pokok, Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 juga menetapkan pemberian berbagai fasilitas penunjang lainnya bagi mantan Wakil Presiden. Fasilitas tersebut meliputi tunjangan bulanan sesuai aturan pensiun pegawai negeri, penanggungan biaya rumah tangga seperti pemakaian air, listrik, dan telepon, serta jaminan biaya perawatan kesehatan penuh untuk diri dan keluarganya. Negara juga menyediakan satu unit rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya, satu unit kendaraan dinas milik negara lengkap dengan pengemudi, serta fasilitas staf dan pengamanan untuk mendukung kegiatan kemasyarakatan. Sesuai Pasal 9 undang-undang yang sama, seluruh hak pensiun, tunjangan, dan fasilitas tersebut mulai diberikan pada bulan berikutnya setelah pemberhentian dengan hormat resmi ditetapkan. Pemberian hak-hak negara ini berlaku seumur hidup dan baru akan dihentikan apabila penerima meninggal dunia atau kembali diangkat menduduki jabatan Presiden maupun Wakil Presiden. #fasilitasnegara #gaji #gajipokokgibran

About