@info_fppi: SENGKETA AGRARIA DI KUTAI TIMUR: POKTAN CAL PERJUANGKAN HAK TANAH, FPPI SOROTI KEWAJIBAN PT GAM KUTAI TIMUR, KALIMANTAN TIMUR — Konflik agraria yang melibatkan Kelompok Tani Cinta Alam Lestari (Poktan CAL) dengan PT Ganda Alam Makmur (GAM) di Desa Pengadan, Kecamatan Karangan, Kabupaten Kutai Timur, kembali menjadi perhatian. Persoalan ini menyangkut klaim penguasaan lahan, hak masyarakat, dugaan belum terpenuhinya kompensasi, serta kewajiban perusahaan dalam menjalankan kegiatan pertambangan. Ketua Umum FPPI, Kolonel (Purn) Sugeng Waras, menegaskan bahwa penyelesaian konflik agraria tidak semestinya hanya berpatokan pada kemenangan salah satu pihak dalam proses peradilan. Menurutnya, persoalan hak atas tanah masyarakat dan kewajiban perusahaan tetap harus mendapatkan perhatian serius. Pernyataan tersebut disampaikan melalui keterangan tertulis yang diterima pada Minggu, 8 November 2026, di Jakarta. Putusan Pengadilan dan Persoalan Bukti Kepemilikan Dalam proses hukum yang telah berlangsung, gugatan perdata Poktan CAL terhadap PT GAM dilaporkan tidak dikabulkan hingga tingkat pengadilan yang lebih tinggi. Pihak perusahaan menjadikan putusan pengadilan tersebut sebagai dasar untuk melanjutkan kegiatan operasionalnya. Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, salah satu pertimbangan majelis hakim sebagaimana dikemukakan dalam pemberitaan adalah keterbatasan saksi yang diajukan penggugat serta belum terpenuhinya bukti kepemilikan formal berupa sertifikat hak atas tanah. Namun, pihak Poktan CAL menyatakan bahwa mereka telah mengajukan dokumen administrasi pertanahan berupa Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT), yang disebut ditandatangani oleh unsur pemerintahan desa, kepala adat, hingga camat setempat. Tim yang mendampingi perjuangan hukum Poktan CAL antara lain Kolonel (Purn) A. Sahar H., S.H., M.H., selaku Sekretaris Umum FPPI; Farhan CH, S.E., S.H., M.H., CPM, selaku Kepala Divisi Hukum dan HAM; Kolonel (Purn) Rochmat Suhadji, S.H.; Wahyu; serta Rina Nurjannah, S.H., Ketua DPD FPPI Kalimantan Timur. Mereka turut mempertanyakan sejumlah aspek perizinan perusahaan, termasuk dugaan ketidaksesuaian izin jalan hauling. Izin yang disebut diterbitkan pemerintah daerah mencantumkan panjang jalan sekitar 20 kilometer, sedangkan lokasi lahan yang diklaim digunakan PT GAM berada di sekitar kilometer 28. Selain itu, pihak Poktan CAL juga mempertanyakan proses persetujuan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), yang menurut mereka perlu ditelusuri kembali terkait prosedur dan pihak-pihak yang terlibat dalam penandatanganannya. Tim pendamping juga menyoroti persoalan kompetensi relatif pengadilan. Mereka berpandangan bahwa sengketa tanah yang berada di wilayah Kutai Timur semestinya ditangani melalui pengadilan yang berwenang di wilayah tersebut, yakni Pengadilan Negeri Sangatta. Kewajiban Penyelesaian Hak atas Tanah Persoalan berikutnya adalah rekomendasi yang disebut pernah diterbitkan Kementerian Hukum dan HAM terkait penyelesaian hak atas lahan Poktan CAL. Menurut pihak yang memperjuangkan kelompok tani, rekomendasi tersebut meminta agar perusahaan memberikan kompensasi dengan nilai yang layak dan pantas. Mereka mempertanyakan tindak lanjut rekomendasi tersebut serta meminta pemerintah melakukan penelusuran terhadap pelaksanaan kewajiban perusahaan. Dalam konteks pertambangan, penyelesaian hak atas tanah merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan operasional perusahaan. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, khususnya Pasal 135 dan Pasal 136, mengatur kewajiban penyelesaian hak atas tanah sebelum kegiatan operasi produksi dilaksanakan pada wilayah terkait. Dengan demikian, kepemilikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) tidak secara otomatis menjadikan perusahaan sebagai pemilik tanah yang berada dalam wilayah izin tersebut. Persoalan hak atas tanah tetap harus diselesaikan melalui mekanisme hukum yang berlaku, termasuk kesepakatan

INFO FPPI

Open In TikTok:

Region: ID

Friday 13 November 2026 06:01:20 GMT