RAME ABOKHLF 🚘
Region: IL
Friday 13 November 2026 15:32:09 GMT
396
10
0
1
Music
Download
Comments
There are no more comments for this video.
To see more videos from user @rami.abukhalaf, please go to the Tikwm
homepage.
![Gibran Rakabuming Raka resmi menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia kepada Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Kamis, 12 November 2026. Keputusan tersebut diambil menyusul polemik hukum terkait pembatalan dokumen penyetaraan pendidikan SMA yang digunakan dalam proses Pemilu 2024. [1, 2] Kronologi Pengunduran Diri Rangkaian proses pengunduran diri Gibran berlangsung selama beberapa hari melalui komunikasi dengan Presiden Prabowo Subianto hingga pimpinan parlemen. Pertemuan dengan Presiden Prabowo. Pada Selasa pagi, 10 November 2026, Gibran melakukan pertemuan tertutup empat mata selama sekitar 2,5 jam dengan Presiden Prabowo Subianto di kompleks Widya Chandra. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membenarkan bahwa dalam pertemuan tersebut Gibran menyampaikan niatnya untuk mundur. [1, 2] Penyerahan Surat ke Presiden. Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi mengonfirmasi kepada BBC News Indonesia bahwa keputusan mundur sekaligus surat pengunduran diri telah disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo pada Rabu, 11 November 2026. [1] Penyerahan Surat ke MPR. Pada Kamis, 12 November 2026, Gibran mendatangi Gedung Nusantara III kompleks parlemen sekitar pukul 11.15 WIB untuk menyerahkan surat pengunduran diri secara resmi kepada Pimpinan MPR. Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan bahwa Gibran meminta surat tersebut segera diproses oleh MPR. [1, 2] Latar Belakang Polemik dan Tanggapan Langkah pengunduran diri ini berkaitan erat dengan perkembangan putusan hukum dan dinamika politik di parlemen. Putusan Mahkamah Agung dan Usulan Pemakzulan. Menurut laporan BBC News Indonesia, keputusan Gibran mengemuka setelah putusan Mahkamah Agung membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA-nya saat proses Pemilu 2024. Putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026 tanggal 30 Oktober 2026 tersebut kemudian menjadi landasan bagi 120 anggota DPR RI untuk mengajukan usul penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait pemakzulan. [1, 2] Alasan Menghindari Polemik Berkepanjangan. Gibran menyatakan bahwa langkah ini diambil karena ia menghormati aspirasi serta kritik masyarakat dan tidak ingin dinamika yang terjadi menjadi polemik politik yang berkepanjangan. [1] Langkah Hukum dan Saran Presiden. Melansir Hukumonline, Mensesneg Prasetyo Hadi menegaskan bahwa Presiden Prabowo tidak menolak niat mundur Gibran, melainkan memberikan sejumlah saran. Saran tersebut meliputi pembuktian keabsahan dokumen pendidikan melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) serta koordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) di Mahkamah Agung. #gibranrakabuming #wapres #wakilpresiden #fyp](/video/cover/7707161344847645973.webp)
