@suarantttv: Ketua PIAR NTT Sarah Lery Mboeik: Pencopotan Bupati Kupang Harga Mati Jika Terbukti Bersalah, APH dan LPSK Wajib Lindungi RWM! SUARA NTT – Desakan agar dugaan tindak pidana kekerasan seksual yang menyeret nama Bupati Kupang, Yosef Lede, diusut secara transparan, profesional, dan tanpa intervensi kekuasaan terus menguat. Kali ini, sikap tegas datang dari Ketua Perkumpulan Inisiatif Advokasi Rakyat (PIAR) NTT, Sarah Lery Mboeik. Ia menegaskan bahwa kekerasan seksual dalam bentuk apa pun tidak dapat ditoleransi, terlebih apabila dugaan perbuatan tersebut berkaitan dengan penyalahgunaan posisi dan kekuasaan melalui iming-iming pekerjaan. Sarah juga memberikan apresiasi terhadap keberanian korban berinisial RWM yang telah menempuh jalur hukum untuk mencari keadilan. Menurutnya, keberanian korban untuk melaporkan dugaan tindak pidana tersebut harus dijawab dengan perlindungan nyata dari negara. Korban tidak boleh dibiarkan menghadapi tekanan, intimidasi, maupun potensi penyalahgunaan pengaruh kekuasaan seorang diri. "Kekerasan seksual dalam bentuk apa pun adalah tindakan yang tidak bisa ditoleransi, apalagi jika diduga dilakukan oleh seorang pemimpin daerah dengan modus iming-iming pekerjaan. Salut atas keberanian korban untuk melapor. Mari kita kawal bersama kasus ini agar korban mendapatkan perlindungan penuh serta keadilan yang seadil-adilnya. Kami berdiri bersama korban," tegas Sarah. Pencopotan Bupati Kupang: Tidak Boleh Ada Kekebalan karena Jabatan! Sarah menegaskan bahwa perkara ini tidak boleh dipandang sebagai persoalan pribadi semata. Posisi pihak yang dilaporkan sebagai kepala daerah aktif menuntut perhatian serius terhadap potensi konflik kepentingan, independensi penanganan perkara, dan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan. Menurutnya, masyarakat Kabupaten Kupang dan NTT berhak mendapatkan kepastian bahwa proses hukum berjalan secara objektif, transparan, dan bebas dari intervensi politik maupun tekanan kekuasaan. Jabatan publik, kata dia, bukanlah tameng untuk menghindari pertanggungjawaban hukum. Setiap orang, tanpa memandang kedudukan dan kekuasaan, harus memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Karena itu, apabila dugaan tindak pidana tersebut terbukti melalui proses hukum, sanksi pidana yang tegas dan pencopotan dari jabatan kepala daerah harus menjadi konsekuensi yang diperjuangkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. "Jika terbukti bersalah, sanksi hukum terberat dan pencopotan jabatan adalah harga mati demi menjaga marwah institusi pemerintahan," tegasnya. Pernyataan tersebut menjadi pesan keras bahwa tidak boleh ada kompromi terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan tidak boleh dikorbankan demi melindungi individu yang terbukti melakukan pelanggaran hukum. PIAR NTT Desak APH dan LPSK Berikan Perlindungan Maksimal kepada RWM Selain mendesak penegakan hukum, Sarah melalui PIAR NTT juga menekankan pentingnya perlindungan menyeluruh terhadap korban RWM beserta keluarganya. PIAR NTT menilai keberanian korban melaporkan dugaan tindak pidana tidak boleh justru membuat korban menghadapi ancaman, intimidasi, tekanan psikologis, maupun kemungkinan penyalahgunaan pengaruh kekuasaan. Negara harus hadir melalui aparat penegak hukum (APH) dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk memastikan keselamatan serta hak-hak korban terpenuhi. Perlindungan tersebut tidak cukup hanya berupa jaminan keamanan fisik. Korban juga membutuhkan pendampingan hukum, pemulihan psikologis, perlindungan terhadap keluarga, serta jaminan kerahasiaan identitas. PIAR NTT mendesak APH agar segera berkoordinasi dengan LPSK untuk melakukan penilaian risiko dan memastikan bentuk perlindungan yang dibutuhkan RWM beserta keluarganya. Jangan sampai korban yang berani mencari keadilan justru menjadi pihak yang paling rentan ketika berhadapan dengan kekuatan dan pengaruh kekuasaan. Jangan Biarkan Kekuasaan Mengalahkan Keadilan! #suarantt

STV

Open In TikTok:

Region: ID

Saturday 14 November 2026 01:37:52 GMT