1. Home
  2. Detail

@ntuonguyen66.g: Ngựa Ô Bắc, xướng âm lòng bản, ngũ cung hơi Bắc. Bản vắn cải lương, đờn ca tài tử Nam Bộ #anhnhi66 #tuonguyen66 #dânđồng #vongco #cailuong

AN 🩷
AN 🩷
Open In TikTok:
Region: VN
Saturday 14 November 2026 10:51:42 GMT
3011
163
0
40

Music

Download

No Watermark .mp4 (6.62MB) Watermark .mp4 (6.62MB) Music .mp3

Comments

There are no more comments for this video.
To see more videos from user @ntuonguyen66.g, please go to the Tikwm homepage.

Other Videos

#deutschland🇩🇪 #kassel🇩🇪 #gaziantep🇹🇷
#deutschland🇩🇪 #kassel🇩🇪 #gaziantep🇹🇷
Dugaan Persekongkolan Debitur, Notaris ALBER RIWU KORE DAN KRISTINA LOMI dan Kelalaian Fatal Perbankan I. Pola Awal : Jaminan yang “Berjalan” Perkara ini bukan sekadar kredit bermasalah. Ini menyangkut dugaan rekayasa penguasaan sertifikat dan potensi persekongkolan sistematis. Rafi/Rachmat lebih dahulu mengikat hubungan kredit dengan lembaga pembiayaan Krista Jaya dengan jaminan sertifikat tanah. Sertifikat tersebut dibawa ke Notaris/PPAT ALBERT RIWU KORE untuk proses pengikatan kredit. Namun, alih-alih dilakukan pengikatan secara sah (APHT/SKMHT dan pendaftaran Hak Tanggungan), sertifikat justru keluar kembali dari tangan notaris dan kembali dikuasai debitur. Di titik inilah pola penyimpangan dimulai. Sertifikat yang secara hukum sedang dalam proses pengikatan atau setidaknya telah menjadi objek hubungan hukum digunakan kembali oleh debitur untuk mengajukan kredit baru di Bank NTT senilai ± Rp5 miliar. Artinya: Objek jaminan yang sama berpotensi diputar untuk dua kepentingan kredit berbeda. II. Dugaan Persekongkolan: Peran Notaris ALBERT RIWU KORE Jika benar notaris menyerahkan kembali sertifikat tanpa proses pengikatan selesai, maka terdapat pertanyaan serius: Atas dasar apa sertifikat dikembalikan? Apakah ada permintaan resmi pembatalan dari kreditur awal? Apakah ada berita acara atau dokumen pelepasan? Jika tidak ada, maka tindakan tersebut bukan kelalaian biasa. Itu dapat dikualifikasikan sebagai penyalahgunaan kewenangan jabatan. Lebih jauh, apabila terbukti ada kerja sama aktif antara debitur dan notaris untuk “mengeluarkan” sertifikat agar bisa diagunkan kembali, maka konstruksi hukumnya mengarah pada: Turut serta (Pasal 55 KUHP) Penggelapan dalam jabatan (jika terbukti ada penguasaan melawan hak) Pemalsuan atau penggunaan surat tidak sesuai fakta (Pasal 263 KUHP) Notaris adalah pejabat umum. Setiap tindakan yang menyimpang bukan hanya pelanggaran etik, tetapi dapat berdimensi pidana. III. Bank NTT: Pencairan Tanpa Penguasaan Agunan Fakta paling krusial adalah ini: 👉 Kredit Rp5 miliar dicairkan pada bulan Oktober. 👉 Sertifikat asli baru diterima pada bulan November. Ini bukan sekadar kelalaian administratif. Dalam praktik perbankan, pencairan sebelum: Sertifikat asli dikuasai, Hak tanggungan terdaftar, Validasi keabsahan dokumen selesai, Pertanyaannya: Siapa yang memberikan persetujuan pencairan? Apakah ada memo internal yang melompati prosedur? Apakah analisis kredit dilakukan secara objektif atau sekadar formalitas? Lebih mengkhawatirkan lagi, dari nilai kredit Rp5 miliar, agunan yang semestinya memadai (misalnya 10 sertifikat untuk rasio aman) ternyata hanya 5 sertifikat yang dipegang—dan itu pun diduga bagian dari skema yang sama. Jika benar demikian, maka terdapat indikasi: Rekayasa kelayakan agunan Overvaluation atau undersecured lending Potensi kerugian institusi IV. Peran Notaris Kedua: Tanda Terima Tanpa Sertifikat Fakta lain yang tak kalah serius adalah penerbitan bukti tanda terima sertifikat, padahal sertifikat asli belum berada dalam penguasaan fisik. Jika benar terjadi, maka terdapat dua kemungkinan: 1. Dokumen dibuat berdasarkan keterangan tidak benar. 2. Dokumen dibuat untuk melegitimasi pencairan kredit. Dalam hukum pembuktian, tanda terima merupakan dokumen yang memiliki konsekuensi yuridis. Jika dibuat tanpa dasar faktual, maka berpotensi masuk kategori: Dokumen tidak sesuai fakta Penyertaan dalam perbuatan melawan hukum Pelanggaran etik jabatan notaris V. Skema yang Terbaca Dari konstruksi fakta, pola yang tampak adalah: 1. Sertifikat diagunkan ke Krista Jaya. 2. Sertifikat “ditarik keluar” sebelum pengikatan sempurna. 3. Sertifikat digunakan untuk mengajukan kredit baru. 4. Kredit besar dicairkan sebelum agunan dikuasai sempurna. 5. Dokumen pendukung dibuat menyusul. VI. Potensi Konsekuensi Hukum Secara garis besar, para pihak dapat terpapar: 1. Debitur Penipuan (Pasal 378 KUHP) Penggelapan (Pasal 372 KUHP) Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) #ntt #nttpride🏝🔥 #nttpride🏝🔥kupangntt💯 #nttpride🏝🔥fypシviral #nttpride🏝
Dugaan Persekongkolan Debitur, Notaris ALBER RIWU KORE DAN KRISTINA LOMI dan Kelalaian Fatal Perbankan I. Pola Awal : Jaminan yang “Berjalan” Perkara ini bukan sekadar kredit bermasalah. Ini menyangkut dugaan rekayasa penguasaan sertifikat dan potensi persekongkolan sistematis. Rafi/Rachmat lebih dahulu mengikat hubungan kredit dengan lembaga pembiayaan Krista Jaya dengan jaminan sertifikat tanah. Sertifikat tersebut dibawa ke Notaris/PPAT ALBERT RIWU KORE untuk proses pengikatan kredit. Namun, alih-alih dilakukan pengikatan secara sah (APHT/SKMHT dan pendaftaran Hak Tanggungan), sertifikat justru keluar kembali dari tangan notaris dan kembali dikuasai debitur. Di titik inilah pola penyimpangan dimulai. Sertifikat yang secara hukum sedang dalam proses pengikatan atau setidaknya telah menjadi objek hubungan hukum digunakan kembali oleh debitur untuk mengajukan kredit baru di Bank NTT senilai ± Rp5 miliar. Artinya: Objek jaminan yang sama berpotensi diputar untuk dua kepentingan kredit berbeda. II. Dugaan Persekongkolan: Peran Notaris ALBERT RIWU KORE Jika benar notaris menyerahkan kembali sertifikat tanpa proses pengikatan selesai, maka terdapat pertanyaan serius: Atas dasar apa sertifikat dikembalikan? Apakah ada permintaan resmi pembatalan dari kreditur awal? Apakah ada berita acara atau dokumen pelepasan? Jika tidak ada, maka tindakan tersebut bukan kelalaian biasa. Itu dapat dikualifikasikan sebagai penyalahgunaan kewenangan jabatan. Lebih jauh, apabila terbukti ada kerja sama aktif antara debitur dan notaris untuk “mengeluarkan” sertifikat agar bisa diagunkan kembali, maka konstruksi hukumnya mengarah pada: Turut serta (Pasal 55 KUHP) Penggelapan dalam jabatan (jika terbukti ada penguasaan melawan hak) Pemalsuan atau penggunaan surat tidak sesuai fakta (Pasal 263 KUHP) Notaris adalah pejabat umum. Setiap tindakan yang menyimpang bukan hanya pelanggaran etik, tetapi dapat berdimensi pidana. III. Bank NTT: Pencairan Tanpa Penguasaan Agunan Fakta paling krusial adalah ini: 👉 Kredit Rp5 miliar dicairkan pada bulan Oktober. 👉 Sertifikat asli baru diterima pada bulan November. Ini bukan sekadar kelalaian administratif. Dalam praktik perbankan, pencairan sebelum: Sertifikat asli dikuasai, Hak tanggungan terdaftar, Validasi keabsahan dokumen selesai, Pertanyaannya: Siapa yang memberikan persetujuan pencairan? Apakah ada memo internal yang melompati prosedur? Apakah analisis kredit dilakukan secara objektif atau sekadar formalitas? Lebih mengkhawatirkan lagi, dari nilai kredit Rp5 miliar, agunan yang semestinya memadai (misalnya 10 sertifikat untuk rasio aman) ternyata hanya 5 sertifikat yang dipegang—dan itu pun diduga bagian dari skema yang sama. Jika benar demikian, maka terdapat indikasi: Rekayasa kelayakan agunan Overvaluation atau undersecured lending Potensi kerugian institusi IV. Peran Notaris Kedua: Tanda Terima Tanpa Sertifikat Fakta lain yang tak kalah serius adalah penerbitan bukti tanda terima sertifikat, padahal sertifikat asli belum berada dalam penguasaan fisik. Jika benar terjadi, maka terdapat dua kemungkinan: 1. Dokumen dibuat berdasarkan keterangan tidak benar. 2. Dokumen dibuat untuk melegitimasi pencairan kredit. Dalam hukum pembuktian, tanda terima merupakan dokumen yang memiliki konsekuensi yuridis. Jika dibuat tanpa dasar faktual, maka berpotensi masuk kategori: Dokumen tidak sesuai fakta Penyertaan dalam perbuatan melawan hukum Pelanggaran etik jabatan notaris V. Skema yang Terbaca Dari konstruksi fakta, pola yang tampak adalah: 1. Sertifikat diagunkan ke Krista Jaya. 2. Sertifikat “ditarik keluar” sebelum pengikatan sempurna. 3. Sertifikat digunakan untuk mengajukan kredit baru. 4. Kredit besar dicairkan sebelum agunan dikuasai sempurna. 5. Dokumen pendukung dibuat menyusul. VI. Potensi Konsekuensi Hukum Secara garis besar, para pihak dapat terpapar: 1. Debitur Penipuan (Pasal 378 KUHP) Penggelapan (Pasal 372 KUHP) Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) #ntt #nttpride🏝🔥 #nttpride🏝🔥kupangntt💯 #nttpride🏝🔥fypシviral #nttpride🏝
حلقة 44 قوة الحب #قوة_الحب #المغرب🇲🇦تونس🇹🇳الجزائر🇩🇿 #مصر_السعوديه_العراق_فلسطين #ليبيا #لبنان #الجزائر #مصر #السودان
حلقة 44 قوة الحب #قوة_الحب #المغرب🇲🇦تونس🇹🇳الجزائر🇩🇿 #مصر_السعوديه_العراق_فلسطين #ليبيا #لبنان #الجزائر #مصر #السودان




#❤️❤️ #fyp #روى_الصبان #اكسبلورexplore
#❤️❤️ #fyp #روى_الصبان #اكسبلورexplore

About

Legal