Mantan Kapolri sekaligus Jenderal Listyo Sigit Prabowo terancam hukuman mati, kebocoran data dari 4 flashdisk, Listyo Sigit mengaku bertindak atas perintah mantan presiden dan tekanan internal. Bareskrim Polri menetapkan Listyo Sigit Prabowo bersama dua perwira tinggi lainnya (Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Eko Hadi Santoso) sebagai tersangka dugaan penyadapan ilegal (illegal tapping), penghapusan data elektronik, dan akses ilegal. Penyidik menyita barang bukti berupa 11 unit ponsel, 1 unit iPad, dan 4 buah flashdisk. Dugaan penyadapan berlangsung sepanjang 2025–2026 saat Listyo masih menjabat Kapolri. Target yang disebut meliputi nomor telepon Presiden Prabowo Subianto, pejabat negara, tokoh politik, media, ormas, LSM, dan pengusaha. Para tersangka diduga memasukkan nomor-nomor tersebut ke sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa prosedur yang diatur dalam Peraturan Kapolri, lalu pada Oktober 2026 diduga memerintahkan penghapusan file hasil sadapan. Ketiga tersangka ditahan di Rutan Mabes Polri. Mereka dijerat Pasal 258 KUHP baru (ancaman hingga 10 tahun), Pasal 332 KUHP, serta pasal-pasal UU ITE. Beberapa tokoh, termasuk Mahfud MD dan Yusril Ihza Mahendra, kemudian menyinggung kemungkinan unsur makar jika terbukti bertujuan merongrong atau merampas kemerdekaan Presiden. Ancaman pidana makar bisa mencapai hukuman mati, seumur hidup, atau 20 tahun. “di perintah mantan presiden serta mendapat tekanan internal”. Hingga saat ini, pernyataan resmi Bareskrim maupun pihak terkait belum mengonfirmasi adanya pengakuan Listyo Sigit mengenai perintah dari mantan presiden. Spekulasi soal motif, loyalitas tertentu, atau tekanan internal masih beredar di ruang publik. Presiden Prabowo Subianto kemudian memberhentikan Listyo Sigit dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan. Kasus ini terus diselidiki dan menjadi salah satu skandal penegakan hukum paling menonjol di awal pemerintahan. Sumber detikdimensi.com #berita #lsp #viral #infonasional #hukumanmati - @info.nasional.id