@ulasan.network: TANJUNGPINANG – Pemerintah Kepulauan Riau akan jemput bola ke pemerintah pusat untuk memperjuangkan prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal), sekaligus kepastian hukum bagi nelayan Kepri. Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyampaikan langkah itu dalam rapat koordinasi program strategis nasional di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Senin, 16 November 2026. Ansar memimpin rapat bersama Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kepri Misni dan tujuh pemerintah kabupaten/kota se-Kepri secara hybrid. Para wali kota dan bupati hadir untuk membahas capaian program strategis nasional Presiden RI di Kepri. Dalam arahannya, Ansar meminta seluruh pemerintah daerah bekerja serius dan bertanggung jawab menyukseskan program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Ia menekankan, setiap kendala harus segera dikoordinasikan agar semua pihak bisa mencari solusi bersama. Ansar meminta pemerintah pusat memprioritaskan wilayah 3T dalam program MBG. Ia memerintahkan jajarannya menyiapkan data secara rinci. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri kini memilah 156 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sudah dibangun di wilayah 3T. Tim memeriksa unit mana yang sudah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan memenuhi syarat lain, serta unit mana yang belum. “Yang sudah itu kita minta diberikan prioritas duluan,” kata Ansar. Agar SPPG di wilayah 3T segera beroperasi, Ansar akan menemui Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono secara langsung. Ia membawa serta Wakil Gubernur dan para kepala daerah. “Kalau surat-surat saja tidak bakal mempan, harus datang,” ujarnya. Koordinator Satgas MBG Kepri sekaligus Kepala DP2KH Rika Azmi memaparkan capaian program dalam rapat itu. Hingga Oktober 2026, MBG di Kepri menyasar 720.290 penerima manfaat. Program ini juga menyerap 10.105 tenaga kerja lokal. Di wilayah 3T, dari 156 unit SPPG, 26 unit sudah diresmikan. Unit-unit itu masih menunggu petunjuk teknis dan sumber daya manusia dari BGN sebelum beroperasi. Di sektor nelayan, Ansar menyebut penyertifikatan lahan nelayan kini sudah dimungkinkan. Pemprov Kepri mengurus persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (PKKPRL) ke Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kawasan tertentu juga sudah masuk delineasi sehingga boleh disertifikatkan. Pemprov sudah membantu 3.000 sertifikat hak guna bangunan (HGB) bagi nelayan se-Kepri. Ansar menegaskan, sertifikat itu bukan hak milik, tetapi membawa manfaat nyata. “Itu memberikan kepastian hukum dan peluang ekonomi buat mereka, karena HGB itu bisa diagunkan ke bank,” katanya. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kepri Said Sudrajat melaporkan progres pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Dari 111 kampung yang tersebar di kabupaten dan kota, 110 lokasi sudah berkontrak. Dana konstruksi yang tersedia lebih dari Rp472 miliar, belum termasuk empat kampung yang terealisasi tahun lalu senilai sekitar Rp60 miliar. Total biaya pembangunan periode 2025–2026 mencapai sekitar Rp530 miliar. Untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kepri Riki Rionaldi melaporkan, dari target 407 unit, 277 unit sudah dibangun dan selesai. Sebanyak 114 unit yang telah berdiri belum memiliki perlengkapan, seperti truk, pikap, mesin kasir, dan pendingin ruangan.
Ulasan Network
Region: ID
Tuesday 17 November 2026 07:00:18 GMT
Music
Download
Comments
arpa'i :
permasalahan tanah tidak di perhatikan, permasalahan lain cepat di perhatikan, Bintan banyak permasalahan tanah ini yang di perhatikan sudah berpuluh-puluh tahun di biarkan ada apa pemerintah Bintan ini ada kongkalikong dengan permasalahan tanah ya.
2026-11-18 01:04:44
0
To see more videos from user @ulasan.network, please go to the Tikwm
homepage.