@gelo.mute: #madeinmnl

Ge
Ge
Open In TikTok:
Region: PH
Wednesday 18 November 2026 05:43:45 GMT
1031
0
0
0

Music

Download

Comments

There are no more comments for this video.
To see more videos from user @gelo.mute, please go to the Tikwm homepage.

Other Videos

Pemprov Kaltara resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2027 sebesar Rp4.027.901. Selain itu, Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) juga ditetapkan untuk tiga sektor usaha, yakni perkebunan kelapa sawit, pertambangan batu bara, serta minyak bumi dan gas alam. Penetapan tersebut diumumkan langsung Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., melalui Surat Keputusan Gubernur Kaltara Nomor 100.3.3.1/546/2026 tentang UMP Tahun 2027 dan Nomor 100.3.3.1/547/2026 tentang UMSP Tahun 2027, di Ruang Rapat Kantor Gubernur Kaltara, Kamis (19/11).     Gubernur Zainal menjelaskan, penetapan upah minimum telah melalui pembahasan bersama Dewan Pengupahan Provinsi dengan mempertimbangkan berbagai masukan dari unsur pemerintah, serikat pekerja, pengusaha, akademisi, serta data ekonomi dari Badan Pusat Statistik (BPS).  Berdasarkan data BPS, pertumbuhan ekonomi Kaltara pada triwulan III tahun 2026 tercatat sebesar 5,51 persen. Sementara itu, inflasi secara tahunan pada September 2026 mencapai 2,56 persen. Zainal menjelaskan, perhitungan UMP mengacu pada ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan. Formula pengupahan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu dengan rentang nilai 0,5 hingga 1. Dari hasil pembahasan dan mekanisme pengambilan keputusan dalam sidang pleno Dewan Pengupahan Provinsi, UMP Kaltara Tahun 2027 akhirnya ditetapkan sebesar Rp4.027.901.  
 Jika dibandingkan dengan nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Provinsi Kaltara Tahun 2026 sebesar Rp5.198.544, UMP Kaltara 2027 telah mencapai 77,48 persen dari nilai KHL tersebut.
   Selain UMP, ditetapkan pula UMSP Tahun 2027 untuk tiga sektor usaha, dengan rincian sektor perkebunan kelapa sawit sebesar Rp4.053.065, sektor pertambangan batu bara sebesar Rp4.061.619, dan sektor minyak bumi dan gas alam sebesar Rp4.070.174. Zainal turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota Dewan Pengupahan Provinsi, mulai dari unsur pemerintah, serikat pekerja, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), akademisi, BPS, hingga seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses pembahasan. Menurutnya, komunikasi dan kebersamaan seluruh unsur menjadi kunci dalam menjaga hubungan industrial yang kondusif demi mendukung kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kaltara. (dkisp) #benuantacoid
Pemprov Kaltara resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2027 sebesar Rp4.027.901. Selain itu, Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) juga ditetapkan untuk tiga sektor usaha, yakni perkebunan kelapa sawit, pertambangan batu bara, serta minyak bumi dan gas alam. Penetapan tersebut diumumkan langsung Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., melalui Surat Keputusan Gubernur Kaltara Nomor 100.3.3.1/546/2026 tentang UMP Tahun 2027 dan Nomor 100.3.3.1/547/2026 tentang UMSP Tahun 2027, di Ruang Rapat Kantor Gubernur Kaltara, Kamis (19/11). Gubernur Zainal menjelaskan, penetapan upah minimum telah melalui pembahasan bersama Dewan Pengupahan Provinsi dengan mempertimbangkan berbagai masukan dari unsur pemerintah, serikat pekerja, pengusaha, akademisi, serta data ekonomi dari Badan Pusat Statistik (BPS). Berdasarkan data BPS, pertumbuhan ekonomi Kaltara pada triwulan III tahun 2026 tercatat sebesar 5,51 persen. Sementara itu, inflasi secara tahunan pada September 2026 mencapai 2,56 persen. Zainal menjelaskan, perhitungan UMP mengacu pada ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan. Formula pengupahan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu dengan rentang nilai 0,5 hingga 1. Dari hasil pembahasan dan mekanisme pengambilan keputusan dalam sidang pleno Dewan Pengupahan Provinsi, UMP Kaltara Tahun 2027 akhirnya ditetapkan sebesar Rp4.027.901. Jika dibandingkan dengan nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Provinsi Kaltara Tahun 2026 sebesar Rp5.198.544, UMP Kaltara 2027 telah mencapai 77,48 persen dari nilai KHL tersebut. Selain UMP, ditetapkan pula UMSP Tahun 2027 untuk tiga sektor usaha, dengan rincian sektor perkebunan kelapa sawit sebesar Rp4.053.065, sektor pertambangan batu bara sebesar Rp4.061.619, dan sektor minyak bumi dan gas alam sebesar Rp4.070.174. Zainal turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota Dewan Pengupahan Provinsi, mulai dari unsur pemerintah, serikat pekerja, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), akademisi, BPS, hingga seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses pembahasan. Menurutnya, komunikasi dan kebersamaan seluruh unsur menjadi kunci dalam menjaga hubungan industrial yang kondusif demi mendukung kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kaltara. (dkisp) #benuantacoid

About