@officialradarsukabumi: DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Kamis (19/11/2026). Rapat yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani. Seluruh fraksi menyatakan setuju terhadap pengesahan RUU yang mengatur perampasan aset terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya tersebut. Sebanyak 361 anggota DPR tercatat dalam daftar kehadiran, dengan 254 anggota hadir secara langsung. Sebelumnya, Komisi III DPR bersama pemerintah telah menyelesaikan pembahasan tingkat I pada Rabu (18/11/2026). Proses pembahasan mencakup penyelesaian 397 daftar inventarisasi masalah (DIM) dan melibatkan 87 rapat dengar pendapat umum (RDPU). Naskah akhir UU Perampasan Aset tersebut terdiri dari 74 pasal dengan 10 pokok substansi utama. Pengesahan ini menjadi babak baru dalam upaya penegakan hukum terkait perampasan aset hasil tindak pidana di Indonesia.