@amjoram1:

amjoram1
amjoram1
Open In TikTok:
Region: UG
Thursday 19 November 2026 08:35:50 GMT
619
211
16
4

Music

Download

Comments

.samantha377
🥱 :
2026-11-19 09:26:14
1
ampre07
> ꧁𝔐𝔶~🎀𝔥𝔢𝔞𝔯𝔱💔🥹꧂ :
Yegwe 😋
2026-11-20 09:01:23
1
raven......7
•🦋@RJ®💙♏ :
yade abalunjiii bawelaa...omulungiiii.................
2026-11-19 10:20:35
1
angel.omar938
💜Angel.omar💜 :
kakasa daddy 😊
2026-11-19 09:40:26
0
shadie8415
shadia Ismail :
layira walai 🤔🤔
2026-11-19 09:22:27
0
ayoo.proscovia.ay
Ayoo proscovia a&y :
2026-11-19 15:40:17
0
h.a.n.n.a.h.b.l.u
Hannah 💜 Bule 💘💝 :
Follow back
2026-11-20 06:59:44
0
user2510072695943
Mercy e Queen :
visit [Red heart][Red heart][Red heart]
2026-11-19 09:51:31
0
trinnie250
Trinnie🦋💙 :
[Snicker][Snicker][Snicker]
2026-11-19 09:58:36
1
k.i.m.u.r.i.3
K.I.M.U.R.I.3❣❣ :
😁😁😁
2026-11-19 10:02:32
0
usershamy2
shammy256 :
🥰🥰🥰
2026-11-19 10:19:42
0
zaraiyah.jazmine
zaraiyah jazmine ♥️💕💕 :
🥰🥰🥰
2026-11-19 12:30:15
0
theboyhated
🔥LEGENDARY ICON🏆⚖️ :
🥰🥰🥰
2026-11-20 15:11:26
1
To see more videos from user @amjoram1, please go to the Tikwm homepage.

Other Videos

#ViralForJustice #AturanTurunanUUPerampasanAsetJanganDiKopling UU PERAMPASAN ASET DISAHKAN. HENTIKAN BUYING TIME, TUTUP CELAH “KOPLING” REGULASI! Dr. Rieke Diah Pitaloka, S.H., M.Hum. Anggota Komisi XIII DPR RI · Bidang Hukum dan HAM 19 November 2026, Paripurna ke-13 DPR RI menyetujui RUU Perampasan Aset terkait korupsi dan tindak pidana lainnya. Dirintis sejak 2008, dibahas Panja (397 DIM), disetujui Komisi III dan Pemerintah pada Tingkat I (18 Nov). Kawal pengundangan, aturan pelaksana dan penataan lembaga. Cegah tertundanya eksekusi dan pemulihan hak korban, penyusutan nilai aset serta impunitas. Hingga 19 Nov, belum terkonfirmasi aturan pengawasan dan jaminan sosial PRT, Dana Abadi Korban dan penguatan LPSK (21 April), pengoperasian Badan Reforma Agraria Nasional (22 Sept), penataan lembaga SDI dan penyesuaian PP ketenagakerjaan (6 Okt). Pemerintah, mandat mana berjalan atau tertahan? Siapa penanggung jawabnya, kapan selesai? REKOMENDASI 1. Sejak persetujuan bersama, Pimpinan DPR punya 7 hari untuk menyampaikan naskah, Presiden 30 hari untuk menandatangani. Lewat tenggat, RUU sah menjadi UU meski tanpa tanda tangan. Mensesneg, segera undangkan dalam Lembaran Negara dan buka naskah resmi. 2. Umumkan tenggat PP/Perpres, tuntaskan penataan lembaga dan aturan kelima UU. PP: penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, lelang, pemanfaatan aset untuk publik, kerja sama dan bagi hasil lintas negara. Pulihkan hak korban, lindungi pihak ketiga beriktikad baik. Perpres: mandat Badan Pengelola Aset, pengawasan independen, seleksi transparan, berintegritas, bebas intervensi. 3. Buka draf sejak awal. Libatkan korban, masyarakat sipil, akademisi dan praktisi hukum. Tanggapi masukan beserta alasannya. A luta continua. Lanjutkan perjuangan! Fortes Fortuna Iuvat. Keberuntungan milik bangsa pemberani! Salam Sopan Indonesia! #Pitaloka
#ViralForJustice #AturanTurunanUUPerampasanAsetJanganDiKopling UU PERAMPASAN ASET DISAHKAN. HENTIKAN BUYING TIME, TUTUP CELAH “KOPLING” REGULASI! Dr. Rieke Diah Pitaloka, S.H., M.Hum. Anggota Komisi XIII DPR RI · Bidang Hukum dan HAM 19 November 2026, Paripurna ke-13 DPR RI menyetujui RUU Perampasan Aset terkait korupsi dan tindak pidana lainnya. Dirintis sejak 2008, dibahas Panja (397 DIM), disetujui Komisi III dan Pemerintah pada Tingkat I (18 Nov). Kawal pengundangan, aturan pelaksana dan penataan lembaga. Cegah tertundanya eksekusi dan pemulihan hak korban, penyusutan nilai aset serta impunitas. Hingga 19 Nov, belum terkonfirmasi aturan pengawasan dan jaminan sosial PRT, Dana Abadi Korban dan penguatan LPSK (21 April), pengoperasian Badan Reforma Agraria Nasional (22 Sept), penataan lembaga SDI dan penyesuaian PP ketenagakerjaan (6 Okt). Pemerintah, mandat mana berjalan atau tertahan? Siapa penanggung jawabnya, kapan selesai? REKOMENDASI 1. Sejak persetujuan bersama, Pimpinan DPR punya 7 hari untuk menyampaikan naskah, Presiden 30 hari untuk menandatangani. Lewat tenggat, RUU sah menjadi UU meski tanpa tanda tangan. Mensesneg, segera undangkan dalam Lembaran Negara dan buka naskah resmi. 2. Umumkan tenggat PP/Perpres, tuntaskan penataan lembaga dan aturan kelima UU. PP: penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, lelang, pemanfaatan aset untuk publik, kerja sama dan bagi hasil lintas negara. Pulihkan hak korban, lindungi pihak ketiga beriktikad baik. Perpres: mandat Badan Pengelola Aset, pengawasan independen, seleksi transparan, berintegritas, bebas intervensi. 3. Buka draf sejak awal. Libatkan korban, masyarakat sipil, akademisi dan praktisi hukum. Tanggapi masukan beserta alasannya. A luta continua. Lanjutkan perjuangan! Fortes Fortuna Iuvat. Keberuntungan milik bangsa pemberani! Salam Sopan Indonesia! #Pitaloka

About