@mistar.id: RUU Perampasan Aset Resmi Disahkan DPR Setelah 18 Tahun Bergulir MISTAR.ID - DPR RI resmi menyetujui pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam rapat paripurna, Kamis (19/11/2026). Rapat yang dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani itu menyepakati pengesahan setelah Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan laporan pembahasan RUU. Persetujuan ditandai dengan ketukan palu oleh Puan. Pengesahan ini menjadi perkembangan penting setelah RUU Perampasan Aset bergulir selama 18 tahun. Dalam pembahasannya, Komisi III DPR RI mencatat telah membahas 397 daftar inventarisasi masalah (DIM) dan menggelar 87 kali rapat dengar pendapat maupun rapat dengar pendapat umum sejak September 2025. Salah satu poin yang diatur dalam RUU tersebut mencakup penanganan aset terkait tindak pidana, termasuk kasus penipuan dan penggelapan berbasis teknologi informasi yang berdampak pada banyak korban, seperti investasi bodong. Bagaimana menurutmu, apakah pengesahan UU Perampasan Aset menjadi langkah penting dalam pemberantasan korupsi? Baca berita di MISTAR.ID #MistarID #RUUPerampasanAset #dprri