@lokalpride035: Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset resmi disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI dengan ketentuan perampasan aset yang mencakup perampasan tanpa berdasarkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana (rampas dulu baru pidana). Permohonan perampasan aset tanpa putusan pidana diajukan oleh Jaksa Pengacara Negara pada setiap tahap pemeriksaan jika syarat terpenuhi, dengan batas waktu paling cepat 60 hari setelah tersangka atau terdakwa yang melarikan diri dimasukkan dalam daftar pencarian orang (DPO) oleh penyidik. Pemeriksaan permohonan perampasan aset tanpa putusan pidana dihentikan apabila tersangka atau terdakwa tertangkap dengan penetapan hakim dan kelanjutan proses penyidikan atau penuntutan pidana maupun jika putusan pidana berakhir bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Sementara itu, Pasal 30 mengatur bahwa setiap orang yang merasa dirugikan haknya dapat mengajukan keberatan secara tertulis beserta permintaan ganti kerugian kepada ketua pengadilan negeri sejak permohonan diumumkan hingga sebelum putusan tingkat pertama dibacakan, apabila aset tersebut bukan Aset Tindak Pidana atau diperoleh secara sah dan beriktikad baik menurut hukum. #ruuperampasanaset #undangundang #dpri #indonesia #politik