@jungkook_jk050: Auranya emang beda #jeonjungkook #jungkook #army

JungKookSAD
JungKookSAD
Open In TikTok:
Region: ID
Friday 20 November 2026 02:08:34 GMT
910
268
5
14

Music

Download

Comments

To see more videos from user @jungkook_jk050, please go to the Tikwm homepage.

Other Videos

10 POIN PENTING UU PERAMPASAN ASET 1. Koruptor bisa kehilangan hasil kejahatannya. Negara bisa menelusuri dan merampas aset yang terbukti berkaitan dengan tindak pidana tersebut sesuai prosedur hukum. Jadi, koruptor bukan hanya menghadapi hukuman penjara, tetapi juga bisa kehilangan hasil kejahatannya. 2. Aset hasil kejahatan tetap bisa dikejar meskipun disembunyikan. Intinya: mengganti bentuk atau menyembunyikan kekayaan tidak otomatis membuat hasil kejahatan menjadi aman. 3. Ada mekanisme perampasan aset meskipun pelaku belum dijatuhi hukuman pidana. Ini salah satu poin yang paling penting. Dalam kondisi tertentu, negara dapat mengajukan perampasan aset tanpa harus menunggu putusan pidana terhadap pemiliknya. Negara tetap dapat menempuh proses hukum untuk merampas aset tersebut. Catatan: Bukan berarti negara boleh mengambil harta seseorang sesuka hati. Tetap ada mekanisme pembuktian dan proses peradilan. 4. Tidak hanya korupsi yang menjadi sasaran. UU ini juga mencakup sejumlah tindak pidana lainnya, antara lain: * Korupsi. * Narkotika dan psikotropika. * Pendanaan terorisme. * Penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya. * Perdagangan orang. * Penipuan dan penggelapan melalui teknologi informasi yang berdampak luas terhadap masyarakat atau perekonomian. Artinya, cakupan pemberantasan kejahatan melalui pelacakan dan perampasan aset menjadi lebih luas. 5. Uang hasil kejahatan tidak boleh dinikmati begitu saja. Melalui mekanisme UU ini, aset yang terbukti berkaitan dengan tindak pidana dapat ditelusuri dan dirampas sesuai ketentuan hukum. Tujuannya agar hasil kejahatan tidak terus dinikmati pelakunya. 6. Aset yang dirampas harus dikelola secara profesional. Aset hasil rampasan tidak boleh dibiarkan terbengkalai atau justru disalahgunakan. Akan ada badan khusus yang dibentuk Presiden untuk mengelola aset terkait tindak pidana. Pengelolaannya mencakup: * Penyimpanan. * Pengamanan. * Pemeliharaan. * Pemanfaatan. * Penjualan. * Pengembalian atau pelepasan aset sesuai ketentuan. Jadi, aset hasil rampasan harus dikelola dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan. 7. Ada pengawasan agar kewenangan tidak disalahgunakan. Ini juga sangat penting. Jangan sampai aturan yang dibuat untuk memberantas kejahatan justru digunakan untuk merugikan masyarakat yang tidak bersalah. Karena itu, pelaksanaan perampasan dan pengelolaan aset harus diawasi serta dilakukan secara akuntabel. 8. Hak masyarakat yang tidak bersalah tetap harus dilindungi. Misalnya, seseorang membeli rumah secara sah dari hasil kerja kerasnya. Kemudian rumah tersebut ternyata memiliki hubungan transaksi dengan seseorang yang sedang tersangkut perkara pidana. Bukan berarti rumah itu otomatis boleh dirampas. Hak pihak ketiga yang beritikad baik harus diperhatikan dan dilindungi melalui mekanisme hukum. 9. Proses penelusuran aset akan didukung sistem teknologi informasi. Negara membutuhkan sistem yang terintegrasi untuk membantu penelusuran dan pengelolaan aset terkait tindak pidana. Tujuannya agar prosesnya lebih tertata, transparan, dan dapat diawasi. 10. Hukuman pidana terhadap pelaku tetap berlaku.
10 POIN PENTING UU PERAMPASAN ASET 1. Koruptor bisa kehilangan hasil kejahatannya. Negara bisa menelusuri dan merampas aset yang terbukti berkaitan dengan tindak pidana tersebut sesuai prosedur hukum. Jadi, koruptor bukan hanya menghadapi hukuman penjara, tetapi juga bisa kehilangan hasil kejahatannya. 2. Aset hasil kejahatan tetap bisa dikejar meskipun disembunyikan. Intinya: mengganti bentuk atau menyembunyikan kekayaan tidak otomatis membuat hasil kejahatan menjadi aman. 3. Ada mekanisme perampasan aset meskipun pelaku belum dijatuhi hukuman pidana. Ini salah satu poin yang paling penting. Dalam kondisi tertentu, negara dapat mengajukan perampasan aset tanpa harus menunggu putusan pidana terhadap pemiliknya. Negara tetap dapat menempuh proses hukum untuk merampas aset tersebut. Catatan: Bukan berarti negara boleh mengambil harta seseorang sesuka hati. Tetap ada mekanisme pembuktian dan proses peradilan. 4. Tidak hanya korupsi yang menjadi sasaran. UU ini juga mencakup sejumlah tindak pidana lainnya, antara lain: * Korupsi. * Narkotika dan psikotropika. * Pendanaan terorisme. * Penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya. * Perdagangan orang. * Penipuan dan penggelapan melalui teknologi informasi yang berdampak luas terhadap masyarakat atau perekonomian. Artinya, cakupan pemberantasan kejahatan melalui pelacakan dan perampasan aset menjadi lebih luas. 5. Uang hasil kejahatan tidak boleh dinikmati begitu saja. Melalui mekanisme UU ini, aset yang terbukti berkaitan dengan tindak pidana dapat ditelusuri dan dirampas sesuai ketentuan hukum. Tujuannya agar hasil kejahatan tidak terus dinikmati pelakunya. 6. Aset yang dirampas harus dikelola secara profesional. Aset hasil rampasan tidak boleh dibiarkan terbengkalai atau justru disalahgunakan. Akan ada badan khusus yang dibentuk Presiden untuk mengelola aset terkait tindak pidana. Pengelolaannya mencakup: * Penyimpanan. * Pengamanan. * Pemeliharaan. * Pemanfaatan. * Penjualan. * Pengembalian atau pelepasan aset sesuai ketentuan. Jadi, aset hasil rampasan harus dikelola dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan. 7. Ada pengawasan agar kewenangan tidak disalahgunakan. Ini juga sangat penting. Jangan sampai aturan yang dibuat untuk memberantas kejahatan justru digunakan untuk merugikan masyarakat yang tidak bersalah. Karena itu, pelaksanaan perampasan dan pengelolaan aset harus diawasi serta dilakukan secara akuntabel. 8. Hak masyarakat yang tidak bersalah tetap harus dilindungi. Misalnya, seseorang membeli rumah secara sah dari hasil kerja kerasnya. Kemudian rumah tersebut ternyata memiliki hubungan transaksi dengan seseorang yang sedang tersangkut perkara pidana. Bukan berarti rumah itu otomatis boleh dirampas. Hak pihak ketiga yang beritikad baik harus diperhatikan dan dilindungi melalui mekanisme hukum. 9. Proses penelusuran aset akan didukung sistem teknologi informasi. Negara membutuhkan sistem yang terintegrasi untuk membantu penelusuran dan pengelolaan aset terkait tindak pidana. Tujuannya agar prosesnya lebih tertata, transparan, dan dapat diawasi. 10. Hukuman pidana terhadap pelaku tetap berlaku.

About