@koranjakarta: Pengesahan UU Perampasan Aset oleh DPR RI setelah 18 tahun bergulir menjadi babak baru pemberantasan korupsi di Indonesia. Penegakan hukum kini tidak cukup hanya menghukum pelaku dengan penjara, tetapi juga harus mengejar dan mengembalikan kekayaan hasil kejahatan kepada negara dan masyarakat. Bahkan, melalui mekanisme non-conviction based forfeiture, negara tetap dapat mengupayakan perampasan aset dalam kondisi tertentu meski pelaku tidak dapat menjalani proses pidana. Namun, pengesahan UU ini bukan akhir dari persoalan. Pengamat mengingatkan pentingnya pembuktian yang ketat, pengawasan pengadilan, transparansi pengelolaan aset, serta perlindungan hak pihak ketiga. Jangan sampai kewenangan baru untuk memberantas korupsi justru membuka celah penyalahgunaan kekuasaan dan melahirkan korupsi baru. #KoranJakarta #PerampasanAset #PemberantasanKorupsi #KoranJakarta [DS]