@ryy4338: Gimna ini kawan2?? DPR RI resmi menghapus ketentuan pemiskinan koruptor atau illicit enrichment dari Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Keputusan tersebut diambil menjelang pengesahan regulasi itu dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Kamis (19/11/2026). Dengan demikian, aturan yang mengatur penindakan terhadap peningkatan kekayaan pejabat publik secara tidak wajar tidak dimasukkan dalam RUU tersebut. Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan, penghapusan ketentuan itu didasarkan pada perbandingan regulasi di sejumlah negara, termasuk Amerika Serikat dan Inggris. Menurutnya, kedua negara tersebut tidak menerapkan aturan illicit enrichment karena dinilai bertentangan dengan hak asasi manusia (HAM). Habiburokhman juga menyebut keputusan tersebut mempertimbangkan masukan dari berbagai kalangan masyarakat. Sejumlah pihak berpandangan bahwa pengaturan mengenai kekayaan tidak wajar pejabat publik dalam UU Perampasan Aset berpotensi melanggar HAM. Pandangan tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam pembahasan RUU. Meski ketentuan illicit enrichment dicoret, DPR tetap mengesahkan RUU Perampasan Aset. Penghapusan aturan pemiskinan koruptor ini menjadi salah satu poin penting dalam proses pengesahan regulasi tersebut, terutama terkait perdebatan mengenai batas kewenangan negara dalam merampas aset dan perlindungan hak asasi manusia. #fyppagefouryou #kontenkreator #infoindonesia #DPRRI #masukberandatiktokindonesia