@politikdotin: Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia, Islah Bahrawi, mengungkap rangkaian dugaan skandal di balik kasus korupsi kuota haji 2024 yang kini menjerat eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Dalam pengakuannya di kanal YouTube Akbar Faizal Uncensored, Kamis (15/1), Islah menyebut adanya keterlibatan lingkaran inti Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), dalam proses negosiasi kuota tambahan yang dianggap menyimpang. Kejanggalan Delegasi di Arab Saudi Islah membeberkan bahwa saat kunjungan ke Arab Saudi tahun 2023 untuk membahas tambahan 20.000 kuota haji, Presiden Jokowi justru tidak melibatkan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Alih-alih mengajak menteri teknis, Jokowi disebut membawa Menpora saat itu, Dito Ariotedjo, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Mensesneg Pratikno. "Kata Gus Yaqut, sampai saat itu dia tidak dilibatkan. Presiden malah mengajak Dito," ungkap Islah. Ia juga menyoroti latar belakang Dito yang merupakan menantu dari pemilik biro travel haji besar, Fuad Hasan Masyhur (Maktour), yang menimbulkan spekulasi konflik kepentingan dalam pembagian kuota. Dugaan "Pengasingan" Yaqut ke Eropa Salah satu poin paling krusial dalam kesaksian Islah adalah dugaan upaya Jokowi menghalangi Yaqut memberikan kesaksian di hadapan Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji DPR. Yaqut disebut diperintahkan menggantikan Prabowo Subianto untuk menghadiri konferensi di Prancis. Misi yang seharusnya hanya berlangsung tiga hari itu diklaim diperpanjang secara sengaja hingga 24 hari atas arahan Istana. "Dia diputar-putar di Eropa agar masa kerja Pansus DPR selesai. Tujuannya agar Yaqut terhindar dari pemanggilan," tegas Islah. Target Utama: Ketua Umum PBNU? Islah meyakini bahwa kasus hukum yang menjerat Gus Yaqut hanyalah instrumen untuk menekan kakaknya, KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), Ketua Umum PBNU. Menurutnya, Gus Yahya dianggap tidak bisa "dikendalikan" oleh lingkaran kekuasaan Jokowi di internal organisasi tersebut. Ia bahkan mengungkap adanya dugaan ancaman atau tawar-menawar politik (bargaining). "Ada tekanan: jika ingin adikmu (Yaqut) selamat, kamu (Gus Yahya) harus mundur dari jabatan Ketua Umum PBNU," klaim Islah menirukan narasi tekanan tersebut. KPK Sebagai "Palu Godam Politik" Menutup pernyataannya, Islah melontarkan kritik keras terhadap independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia menilai lembaga antirasuah tersebut telah berubah menjadi alat politik pasca-revisi UU KPK tahun 2019 dan pemilihan komisioner di akhir masa jabatan Jokowi. "KPK sudah menjadi palu godam politik. Formatur dan komisionernya sudah ditetapkan sebelum Jokowi lengser, sehingga independensinya selesai," pungkasnya.

politikdotin

Open In TikTok:

Region: ID

Thursday 15 January 2026 08:52:42 GMT