1. Home
  2. Detail

@rizwan.rizwan5394:

Rizwan Rizwan
Rizwan Rizwan
Open In TikTok:
Region: PK
Thursday 04 June 2026 00:57:32 GMT
2
1
0
3

Music

Download

No Watermark .mp4 (1.09MB) No Watermark(HD) .mp4 (1.09MB) Watermark .mp4 (0MB) Music .mp3

Comments

There are no more comments for this video.
To see more videos from user @rizwan.rizwan5394, please go to the Tikwm homepage.

Other Videos

we ALL love zzz mommies #zzz #mommy #relatable #fyp #zenlesszonezero
we ALL love zzz mommies #zzz #mommy #relatable #fyp #zenlesszonezero


Test cỡ này ai bít giá HSSV không hả 😱 #dazzlemevn #beauty #Mascara #makeup #mascarareview
Test cỡ này ai bít giá HSSV không hả 😱 #dazzlemevn #beauty #Mascara #makeup #mascarareview
Not so accurate 6 7 #fyp #67 #brainrot #dance
Not so accurate 6 7 #fyp #67 #brainrot #dance
6 biểu hiện của đẹp trai💝#cte #tmq #fyp #xuhuong #tranminhquan
6 biểu hiện của đẹp trai💝#cte #tmq #fyp #xuhuong #tranminhquan
Ibu Heni bermaksud mengambil SK SPPG PT Sangkuriang yang menjadi bagian dari proses administrasi usahanya. Namun, muncul informasi bahwa untuk mengambil SK tersebut diminta sejumlah uang hingga Rp450 juta. Angka ini tentu bukan jumlah kecil. Pertanyaannya sederhana: apakah dalam prosedur resmi memang ada biaya sebesar itu? Jika tidak, maka praktik semacam ini perlu dijelaskan secara terbuka dan ditelusuri dengan serius. Dokumen perizinan dan surat keputusan adalah bagian dari mekanisme administrasi yang seharusnya transparan, memiliki dasar hukum yang jelas, serta rincian biaya yang dapat dipertanggungjawabkan. Ketika muncul permintaan dana dalam jumlah besar tanpa kejelasan, hal tersebut berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap proses birokrasi. Masyarakat berhak mendapatkan kepastian dan keterbukaan. Jika ada pungutan di luar ketentuan, maka itu harus dihentikan. Jika ada kesalahpahaman, maka perlu diluruskan secara resmi. Transparansi bukan sekadar tuntutan, melainkan fondasi dalam pelayanan publik yang berintegritas. Kebenaran mesti diusut hingga tuntas.
Ibu Heni bermaksud mengambil SK SPPG PT Sangkuriang yang menjadi bagian dari proses administrasi usahanya. Namun, muncul informasi bahwa untuk mengambil SK tersebut diminta sejumlah uang hingga Rp450 juta. Angka ini tentu bukan jumlah kecil. Pertanyaannya sederhana: apakah dalam prosedur resmi memang ada biaya sebesar itu? Jika tidak, maka praktik semacam ini perlu dijelaskan secara terbuka dan ditelusuri dengan serius. Dokumen perizinan dan surat keputusan adalah bagian dari mekanisme administrasi yang seharusnya transparan, memiliki dasar hukum yang jelas, serta rincian biaya yang dapat dipertanggungjawabkan. Ketika muncul permintaan dana dalam jumlah besar tanpa kejelasan, hal tersebut berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap proses birokrasi. Masyarakat berhak mendapatkan kepastian dan keterbukaan. Jika ada pungutan di luar ketentuan, maka itu harus dihentikan. Jika ada kesalahpahaman, maka perlu diluruskan secara resmi. Transparansi bukan sekadar tuntutan, melainkan fondasi dalam pelayanan publik yang berintegritas. Kebenaran mesti diusut hingga tuntas.

About

Legal