@zentorashopkenya: COMMERCIAL DISPENSER ✅ 2 & 3 columns — multiple flavor options ✅ 18L capacity — each tank storage ✅ Compressor cooling — keeps drinks chilled ✅ Swirl system — continuous drink mixing ✅ Transparent tanks — easy product display ✅ Stainless body — durable commercial design ✅ Multi-purpose use — hotels and cafés 📍 Nairobi, Tearoom, Gaberone Plaza 📲 App or Order: O7.95.97.45.9I 🚚 Delivery anywhere in Kenya #juicedispenser #beveragedispenser #drinkcooler #commercialequipment #zentorashop

Zentora 🛍️ | Home Appliances.

Open In TikTok:

Region: KE

Tuesday 30 June 2026 16:01:16 GMT

74627

1329

10

176

Music

Download

No Watermark .mp4 (6.44MB) No Watermark(HD) .mp4 (4.07MB) Watermark .mp4 (0MB) Music .mp3

Comments

kenty :

mine the rubber imeisha mkona spares??

2026-07-02 12:06:58

2

LINCOLN MEEK :

napata wapi

2026-09-23 21:50:56

0

Northern rockfeller kings :

Nimetafuta Hii machine for so long

2026-07-04 02:25:07

2

user30739422296651 :

Now tell can I have 3 columns but smaller size meaning less money?

2026-07-01 17:00:21

2

min neddy #carol :

you mean 6500

2026-07-29 11:37:16

0

anaya kiki :

na 12l 3in 1 shingi ngapi

2026-07-20 14:35:44

0

Sharon Nambilo :

shop no. floor

2026-07-21 15:28:29

0

Novatex Technologies :

hello, do you guys have a website, if no we can make arrangements for you to get one🥰

2026-07-01 18:24:19

1

To see more videos from user @zentorashopkenya, please go to the Tikwm homepage.

Other Videos

#foryoupage #madinty #trend 🎓🎓🎓🎓

#foryoupage #madinty #trend 🎓🎓🎓🎓

#Omoda #omodac5 #car #shopwithlondy #iphones

#Omoda #omodac5 #car #shopwithlondy #iphones

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra mengusulkan agar praktik under-invoicing atau pelaporan nilai ekspor yang lebih rendah dari nilai sebenarnya, masuk dalam kategori korupsi. Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sebelumnya mengusulkan pemerintah untuk merevisi definisi korupsi yang saat ini diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) menjadi definisi yang disepakati dalam Konvensi PBB tentang Anti-Korupsi (UNCAC). Yusril menyebut masalah under-invoicing juga disinggung dalam rapat terbatasnya bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Senin (26/10). “Tadi juga kami singgung, misalnya masalah under-invoicing yang dilakukan pengusaha pertambangan, ataupun pencuri ikan di laut itu jumlahnya besar sekali, (mencapai) ratusan triliun setiap tahun,” kata Yusril dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Senin (27/10). Dia mencontohkan, under-invoicing dalam kegiatan penambangan seperti mineral 20 ribu ton yang dikeruk namun yang dilaporkan ke negara hanya 10-15 ribu ton saja. Yusril menyebut hal ini membuat uang Indonesia menguap ke luar negeri, rakyat tidak pernah menyadari bahwa hal tersebut sangat serius dan perlu diselesaikan. Di samping itu, menurutnya perhatian pemerintah saat ini lebih berfokus pada masalah pejabat yang melakukan mark up harga, suap yang memang harus diberantas. Namun dia menyebut seharusnya tidak dilupakan penegakan praktik under-invoicing yang menguras kekayaan bangsa. Selengkapnya, klik link di bio. Reporter: Mela Syaharani Kreator konten: Yasmin K. Editor: Yuliawati #LiputanKatadata #Katadatacoid #KalauBicaraPakaiData #yusrilihzamahendra

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra mengusulkan agar praktik under-invoicing atau pelaporan nilai ekspor yang lebih rendah dari nilai sebenarnya, masuk dalam kategori korupsi. Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sebelumnya mengusulkan pemerintah untuk merevisi definisi korupsi yang saat ini diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) menjadi definisi yang disepakati dalam Konvensi PBB tentang Anti-Korupsi (UNCAC). Yusril menyebut masalah under-invoicing juga disinggung dalam rapat terbatasnya bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Senin (26/10). “Tadi juga kami singgung, misalnya masalah under-invoicing yang dilakukan pengusaha pertambangan, ataupun pencuri ikan di laut itu jumlahnya besar sekali, (mencapai) ratusan triliun setiap tahun,” kata Yusril dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Senin (27/10). Dia mencontohkan, under-invoicing dalam kegiatan penambangan seperti mineral 20 ribu ton yang dikeruk namun yang dilaporkan ke negara hanya 10-15 ribu ton saja. Yusril menyebut hal ini membuat uang Indonesia menguap ke luar negeri, rakyat tidak pernah menyadari bahwa hal tersebut sangat serius dan perlu diselesaikan. Di samping itu, menurutnya perhatian pemerintah saat ini lebih berfokus pada masalah pejabat yang melakukan mark up harga, suap yang memang harus diberantas. Namun dia menyebut seharusnya tidak dilupakan penegakan praktik under-invoicing yang menguras kekayaan bangsa. Selengkapnya, klik link di bio. Reporter: Mela Syaharani Kreator konten: Yasmin K. Editor: Yuliawati #LiputanKatadata #Katadatacoid #KalauBicaraPakaiData #yusrilihzamahendra

Menteri Kebudayaan Fadli Zon merespons kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berdampak pada situs warisan budaya di Sulawesi Selatan (Sulsel). Kebakaran ini termasuk di Kawasan makam tradisional di Kabupaten Toraja Utara dan kawasan Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung yang masuk dalam UNESCO Global Geopark Maros-Pangkep. Fadli menyatakan, Kementerian Kebudayaan akan mengumpulkan data mengenai dampak kebakaran untuk menentukan langkah pemulihan. Hal ini termasuk revitalisasi dan restorasi terhadap situs yang mengalami kerusakan.

Menteri Kebudayaan Fadli Zon merespons kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berdampak pada situs warisan budaya di Sulawesi Selatan (Sulsel). Kebakaran ini termasuk di Kawasan makam tradisional di Kabupaten Toraja Utara dan kawasan Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung yang masuk dalam UNESCO Global Geopark Maros-Pangkep. Fadli menyatakan, Kementerian Kebudayaan akan mengumpulkan data mengenai dampak kebakaran untuk menentukan langkah pemulihan. Hal ini termasuk revitalisasi dan restorasi terhadap situs yang mengalami kerusakan. "Tentu ini sesuatu yang sangat memprihatinkan ya, dan kita sedang mengumpulkan juga nanti data-datanya yang terkait hal ini, apa yang bisa kita lakukan di dalam pemulihannya, restorasinya," kata Fadli saat ditemui di Kantor Gubernur Sulsel, Selasa (27/10/2026). #IDNTimes #IDNTimesSulsel #Karhutla #FadliZon

About

Robot
API

Legal

Privacy Policy