@spxnishlxttx: #CapCut

C

Open In TikTok:

Region: PH

Thursday 23 July 2026 03:56:45 GMT

9248

1604

2

87

Music

Download

No Watermark .mp4 (0.81MB) No Watermark(HD) .mp4 (1.25MB) Watermark .mp4 (0MB) Music .mp3

Comments

ur_^¥angxx :

hi

2026-09-12 08:34:39

1

To see more videos from user @spxnishlxttx, please go to the Tikwm homepage.

Other Videos

Swag Opor! 20% for Club o 😩😭😭😭 #Galorizzy #fyp

Swag Opor! 20% for Club o 😩😭😭😭 #Galorizzy #fyp

Vũ khí hạt nhân #icbm = #ktqs 167 #kienthucquansu #cdteamwhy #TikTokPromote

Vũ khí hạt nhân #icbm = #ktqs 167 #kienthucquansu #cdteamwhy #TikTokPromote

#مشاهير_تيك_توك #مالي_خلق_احط_هاشتاقات🧢 #مالي_خلق_احط_هاشتاقات #ماشاءالله #الشعب_الصيني_ماله_حل😂😂

#مشاهير_تيك_توك #مالي_خلق_احط_هاشتاقات🧢 #مالي_خلق_احط_هاشتاقات #ماشاءالله #الشعب_الصيني_ماله_حل😂😂

I hope Quinnen changed his passcode aiready 😂😂😂#probowlgames #magic

I hope Quinnen changed his passcode aiready 😂😂😂#probowlgames #magic

Seri üzgünüm

Seri üzgünüm

Peristiwa yang terjadi saat kegiatan ibadah jemaat GKPI di wilayah Rajeg, Kabupaten Tangerang, Banten, pada 20 September 2026 patut menjadi perhatian serius. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan situasi ketika kegiatan ibadah didatangi sejumlah orang. Dalam rekaman tersebut, tampak seseorang membawa benda yang diduga senjata tajam dan terdapat dugaan intimidasi terhadap jemaat agar kegiatan ibadah dihentikan. Peristiwa tersebut kemudian dikonfirmasi oleh pihak Polresta Tangerang yang menyatakan telah memonitor kejadian dan melakukan mediasi. Di sinilah persoalan hukumnya menjadi penting. Persoalan perizinan, keberatan warga, maupun perbedaan pandangan mengenai penggunaan suatu tempat untuk kegiatan ibadah adalah persoalan yang dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum, administrasi, dialog dan musyawarah. Namun, apabila dalam proses tersebut benar terdapat ancaman, intimidasi, pemaksaan, atau penggunaan benda yang diduga senjata tajam, maka aspek pidananya tidak semestinya berhenti hanya pada mediasi. ⚖️ Karena itu, kami meminta: Polda Banten dan Polresta Tangerang untuk melakukan penyelidikan secara objektif dan menyeluruh terhadap peristiwa tersebut. Periksa rekaman video. Periksa saksi-saksi. Periksa pihak-pihak yang terlibat. Identifikasi tindakan yang terjadi. Dan apabila ditemukan unsur tindak pidana, proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Tidak perlu ada kesimpulan sebelum proses hukum selesai. Tetapi jangan pula ada dugaan tindak pidana yang diabaikan hanya karena peristiwanya terjadi dalam konteks persoalan sosial dan keagamaan. Yang lebih memprihatinkan, peristiwa seperti ini terjadi ketika masyarakat sedang menjalankan ibadah. Indonesia adalah negara hukum. Kebebasan menjalankan ibadah merupakan hak konstitusional warga negara. Persoalan mengenai tempat, izin, atau keberatan masyarakat memiliki mekanisme penyelesaian tersendiri. Bukan dengan intimidasi. Bukan dengan ancaman. Bukan dengan kekerasan. Peristiwa seperti ini sangat memalukan apabila benar terjadi di tengah masyarakat yang menjunjung Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, toleransi dan supremasi hukum. 🇮🇩 Mayoritas seharusnya melindungi, bukan mengintimidasi. Perbedaan seharusnya diselesaikan melalui hukum, bukan tekanan. Kami berharap Polda Banten dan Polresta Tangerang memberikan penjelasan secara transparan mengenai perkembangan penanganan perkara ini dan memastikan bahwa setiap dugaan tindak pidana diperiksa secara profesional, tanpa melihat latar belakang agama maupun kelompok pihak yang terlibat. Hukum harus hadir sebelum ada korban. Negara harus hadir ketika warga merasa terancam. Dan setiap orang yang melanggar hukum harus diproses berdasarkan hukum. Sumber Berita: Detikcom (https://news.detik.com/berita/d-8671589/viral-keributan-di-gkpi-tangerang-polisi-turun-tangan) #GKPI #Tangerang #Rajeg #PoldaBanten #PolrestaTangerang

Peristiwa yang terjadi saat kegiatan ibadah jemaat GKPI di wilayah Rajeg, Kabupaten Tangerang, Banten, pada 20 September 2026 patut menjadi perhatian serius. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan situasi ketika kegiatan ibadah didatangi sejumlah orang. Dalam rekaman tersebut, tampak seseorang membawa benda yang diduga senjata tajam dan terdapat dugaan intimidasi terhadap jemaat agar kegiatan ibadah dihentikan. Peristiwa tersebut kemudian dikonfirmasi oleh pihak Polresta Tangerang yang menyatakan telah memonitor kejadian dan melakukan mediasi. Di sinilah persoalan hukumnya menjadi penting. Persoalan perizinan, keberatan warga, maupun perbedaan pandangan mengenai penggunaan suatu tempat untuk kegiatan ibadah adalah persoalan yang dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum, administrasi, dialog dan musyawarah. Namun, apabila dalam proses tersebut benar terdapat ancaman, intimidasi, pemaksaan, atau penggunaan benda yang diduga senjata tajam, maka aspek pidananya tidak semestinya berhenti hanya pada mediasi. ⚖️ Karena itu, kami meminta: Polda Banten dan Polresta Tangerang untuk melakukan penyelidikan secara objektif dan menyeluruh terhadap peristiwa tersebut. Periksa rekaman video. Periksa saksi-saksi. Periksa pihak-pihak yang terlibat. Identifikasi tindakan yang terjadi. Dan apabila ditemukan unsur tindak pidana, proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Tidak perlu ada kesimpulan sebelum proses hukum selesai. Tetapi jangan pula ada dugaan tindak pidana yang diabaikan hanya karena peristiwanya terjadi dalam konteks persoalan sosial dan keagamaan. Yang lebih memprihatinkan, peristiwa seperti ini terjadi ketika masyarakat sedang menjalankan ibadah. Indonesia adalah negara hukum. Kebebasan menjalankan ibadah merupakan hak konstitusional warga negara. Persoalan mengenai tempat, izin, atau keberatan masyarakat memiliki mekanisme penyelesaian tersendiri. Bukan dengan intimidasi. Bukan dengan ancaman. Bukan dengan kekerasan. Peristiwa seperti ini sangat memalukan apabila benar terjadi di tengah masyarakat yang menjunjung Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, toleransi dan supremasi hukum. 🇮🇩 Mayoritas seharusnya melindungi, bukan mengintimidasi. Perbedaan seharusnya diselesaikan melalui hukum, bukan tekanan. Kami berharap Polda Banten dan Polresta Tangerang memberikan penjelasan secara transparan mengenai perkembangan penanganan perkara ini dan memastikan bahwa setiap dugaan tindak pidana diperiksa secara profesional, tanpa melihat latar belakang agama maupun kelompok pihak yang terlibat. Hukum harus hadir sebelum ada korban. Negara harus hadir ketika warga merasa terancam. Dan setiap orang yang melanggar hukum harus diproses berdasarkan hukum. Sumber Berita: Detikcom (https://news.detik.com/berita/d-8671589/viral-keributan-di-gkpi-tangerang-polisi-turun-tangan) #GKPI #Tangerang #Rajeg #PoldaBanten #PolrestaTangerang

About

Robot
API

Legal

Privacy Policy