@kimitarot0: #taurus #tarot #reading #fyp #zodiacsigns

Kimitarot

Open In TikTok:

Region: US

Monday 27 July 2026 19:45:07 GMT

20452

788

38

99

Music

Download

No Watermark .mp4 (25.68MB) No Watermark(HD) .mp4 (17.36MB) Watermark .mp4 (23MB) Music .mp3

Comments

L.A.Vibes.Only :

I’m gone. He’s a Taurus lol. I did walk away. I’m not tolerating the disrespect & w.e façade he’s doing. I do feel like someone watching me.

2026-07-27 21:27:35

10

Steph ✨ :

How do you know so much about my life 🤣

2026-07-28 00:29:16

27

Ice___lovers :

Im a Leo he’s a Taurus I don’t speak to him at all im done

2026-07-28 06:59:08

7

Ayootash :

Woah your spot on

2026-07-27 20:30:12

10

TbabyhardtoPlez :

I don’t want him to fold please go away ima hurt that ego so bad if he come back

2026-07-27 21:50:42

8

2cold2cold2c0ld :

no personal readers i rlly like u

2026-07-28 03:46:49

3

user393918855491 :

girl my problem is leo ☹️

2026-07-29 12:16:18

3

Kayyy’s_Chronicles💚 :

You’re reading are spot on ❤️

2026-07-30 22:39:13

1

Spanish barbee :

That’s fine cuz ima disappear 😅

2026-07-28 23:11:38

1

thenameiskjforshort_ :

I walked away from this Capricorn because he hurt me first and now I hurt his feelings because I walked away 😂 I’m with a Leo currently now and I love it. I tired to talk to the Capricorn and everything but I don’t care to speak I’m good.

2026-07-28 00:12:13

3

jade :

my delusions are fed once again 😁😁😁

2026-07-27 19:52:57

4

ONYINYECHUKWU💎 :

Girl you are on point I don’t care about his feelings anymore 😂

2026-07-28 20:54:31

2

iamstardior :

I’m a Taurus. I walked away from her. She’s a Leo I friend zone her.

2026-07-27 21:45:59

3

therealdessanya :

🤣🤣i knew it

2026-07-28 13:16:59

1

chief :

thank you universe

2026-07-31 15:35:21

1

J@né5189🌈 :

Accurate 😁

2026-07-27 22:55:28

2

jamesbriss4thesinger :

I want to go viral on TikTok this week Taurus 020

2026-07-28 03:22:39

1

MIRRIOR :

I need private reading

2026-07-28 14:40:18

1

Persephaniii :

Huge ego he’s a Scorpio and +10yrs older and yes I walked 😅 Gang Gang ♉️

2026-07-29 03:58:24

1

SusieQ 🍯🎷🏍️♥️ :

This is old

2026-08-02 06:38:29

0

✨T✨ :

It took a few months but I finally released myself from the shackles 🤣

2026-08-01 15:38:16

0

——D—— :

Thanks for the read

2026-08-07 21:36:15

0

To see more videos from user @kimitarot0, please go to the Tikwm homepage.

Other Videos

another filler 😭 // twd edit // #thewalkingdead #twd #twdedit #rickgrimes#shanewalsh #jugg #edit #ae #fyp

another filler 😭 // twd edit // #thewalkingdead #twd #twdedit #rickgrimes#shanewalsh #jugg #edit #ae #fyp

SITUBONDO, Jawa Pos Radar Situbondo- Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kabupaten Situbondo, diduga banyak yang merangkap jabatan. Hal tersebut berpotensi mengakibatkan dobel tunjangan dan merugikan Negara. Kini kasusnya diadukan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Situbondo. Edy Susanto, salah satu aktivis di kabupaten situbondo, mengatakan, beberapa individu yang menjabat sebagai Ketua atau Anggota BPD dan Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Guru penerima Tunjangan Profesi (Sertifikasi). Sehingga, terindikasi banyak yang merangkap jabatan. “Banyak BPD diduga merangkap jabatan, diantaranya di Desa Jetis, Besuki, Trebungan, Alas Tengah, Taman, dan Gunung Putri,” katanya, Jumat (3/4). Edy yang sudah melaporkan temuan tersebut ke kejaksaan negeri Situbondo, menuding bahwa rangkap jabatan tersebut berpotensi menghilangkan independensi pengawasan BPD. Selain itu juga menimbulkan penyalahgunaan kewenangan, melanggar prinsip netralitas ASN, dan melanggar asas tata kelola pemerintahan desa yang baik. “Sudah saya adukan ke Kejaksaan Negeri Situbondo. Selanjutnya saya memohon agar kejaksaan melakukan penyelidikan dan mengumumkan hasil pemeriksaan secara terbuka. Harapannya penyidik kejaksaan bisa menilai adanya pelanggaran administratif berat, merekomendasikan pemberhentian atau memilih dari jabatan BPD bagi yang terbukti melanggar,” tuturnya. Kata Edy, kasus rangkap jabatan tidak bisa dibiarkan. Mengingat masih banyak warga di Situbondo yang membutuhkan pekerjaan. Sebab jika pekerjaan yang mendapatkan gaji dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) dikuasai satu orang bisa dikatagorikan merebut pekerjaan orang lain. “Sekarang BPD digaji Rp 1 juta per bulan diambil dari APBN, lalu masih merangkap jabatan menjadi PPPK penyuluh, ada BPD rangkap jabatan jadi guru PNS, ada BPD rangkap jabatan sebagai penyuluh agama. Bahkan ada yang guru yayasan penerima sertifikasi dan impasing masih jadi Anggota BPD. Rangkap jabatan ini terjadi di wilayah Kecamatan Besuki,” tegas Edy. Dia juga menyinggung adanya kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Situbondo, atas terbitnya Surat DPMD Nomor: 400.10/391/431.311/2026 yang dinilai mengangkangi aturan hukum yang lebih tinggi demi melegalkan praktik rangkap jabatan ASN di tubuh BPD. Bahkan DPMD dinilai terjebak dalam kesesatan hukum karena mendasarkan izin pada surat penjelasan Kemendagri tahun 2022. Padahal, sudah ada aturan terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, yang memperketat akuntabilitas desa. “Surat Penjelasan yang ditandatangani oleh Kepala DPMD, Drs. H. Muhammad Imam Darmaji, pada 16 Maret 2026, hanyalah bersifat surat edaran administratif. Secara hukum, surat tersebut tidak memiliki kekuatan untuk membatalkan larangan rangkap jabatan yang tertuang dalam Undang-Undang,” tutup Edy. Intel Kejaksaan Negeri Situbondo, Iwan Darmawan, belum berhasil dimintai keterangan. Sebab dihubungi melalui telepon Whatsapp pada pukul 17.18 belum merespon meskipun keluar notivikasi berdering, dan pesan Whatsapp Jurnalis Jawa Pos Radar Situbondo belum dibalas, meskipun sudah centang dua. (hum/pri)

SITUBONDO, Jawa Pos Radar Situbondo- Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kabupaten Situbondo, diduga banyak yang merangkap jabatan. Hal tersebut berpotensi mengakibatkan dobel tunjangan dan merugikan Negara. Kini kasusnya diadukan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Situbondo. Edy Susanto, salah satu aktivis di kabupaten situbondo, mengatakan, beberapa individu yang menjabat sebagai Ketua atau Anggota BPD dan Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Guru penerima Tunjangan Profesi (Sertifikasi). Sehingga, terindikasi banyak yang merangkap jabatan. “Banyak BPD diduga merangkap jabatan, diantaranya di Desa Jetis, Besuki, Trebungan, Alas Tengah, Taman, dan Gunung Putri,” katanya, Jumat (3/4). Edy yang sudah melaporkan temuan tersebut ke kejaksaan negeri Situbondo, menuding bahwa rangkap jabatan tersebut berpotensi menghilangkan independensi pengawasan BPD. Selain itu juga menimbulkan penyalahgunaan kewenangan, melanggar prinsip netralitas ASN, dan melanggar asas tata kelola pemerintahan desa yang baik. “Sudah saya adukan ke Kejaksaan Negeri Situbondo. Selanjutnya saya memohon agar kejaksaan melakukan penyelidikan dan mengumumkan hasil pemeriksaan secara terbuka. Harapannya penyidik kejaksaan bisa menilai adanya pelanggaran administratif berat, merekomendasikan pemberhentian atau memilih dari jabatan BPD bagi yang terbukti melanggar,” tuturnya. Kata Edy, kasus rangkap jabatan tidak bisa dibiarkan. Mengingat masih banyak warga di Situbondo yang membutuhkan pekerjaan. Sebab jika pekerjaan yang mendapatkan gaji dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) dikuasai satu orang bisa dikatagorikan merebut pekerjaan orang lain. “Sekarang BPD digaji Rp 1 juta per bulan diambil dari APBN, lalu masih merangkap jabatan menjadi PPPK penyuluh, ada BPD rangkap jabatan jadi guru PNS, ada BPD rangkap jabatan sebagai penyuluh agama. Bahkan ada yang guru yayasan penerima sertifikasi dan impasing masih jadi Anggota BPD. Rangkap jabatan ini terjadi di wilayah Kecamatan Besuki,” tegas Edy. Dia juga menyinggung adanya kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Situbondo, atas terbitnya Surat DPMD Nomor: 400.10/391/431.311/2026 yang dinilai mengangkangi aturan hukum yang lebih tinggi demi melegalkan praktik rangkap jabatan ASN di tubuh BPD. Bahkan DPMD dinilai terjebak dalam kesesatan hukum karena mendasarkan izin pada surat penjelasan Kemendagri tahun 2022. Padahal, sudah ada aturan terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, yang memperketat akuntabilitas desa. “Surat Penjelasan yang ditandatangani oleh Kepala DPMD, Drs. H. Muhammad Imam Darmaji, pada 16 Maret 2026, hanyalah bersifat surat edaran administratif. Secara hukum, surat tersebut tidak memiliki kekuatan untuk membatalkan larangan rangkap jabatan yang tertuang dalam Undang-Undang,” tutup Edy. Intel Kejaksaan Negeri Situbondo, Iwan Darmawan, belum berhasil dimintai keterangan. Sebab dihubungi melalui telepon Whatsapp pada pukul 17.18 belum merespon meskipun keluar notivikasi berdering, dan pesan Whatsapp Jurnalis Jawa Pos Radar Situbondo belum dibalas, meskipun sudah centang dua. (hum/pri)

#viral #pyf #pourtoi #motivation #

#viral #pyf #pourtoi #motivation #

#phukien #TikTokShop99 #daybuoctoc #scrunchies #daybuoctocscrunchies

#phukien #TikTokShop99 #daybuoctoc #scrunchies #daybuoctocscrunchies

Trump diz que Ucrânia tem até dia 27 de novembro para aceitar plano de paz

Trump diz que Ucrânia tem até dia 27 de novembro para aceitar plano de paz

#InterLink #ITLG #ITL #WeAreTheFirst10MLinkers

#InterLink #ITLG #ITL #WeAreTheFirst10MLinkers

About

Robot
API

Legal

Privacy Policy