@nostratr: Yanından hiçç ayıramıyorsun ✨✨

Nostra

Open In TikTok:

Region: TR

Sunday 13 September 2026 20:13:06 GMT

473098

15569

140

1646

Music

Download

No Watermark .mp4 (1.22MB) No Watermark(HD) .mp4 (0.93MB) Watermark .mp4 (2.23MB) Music .mp3

Comments

Ceylin :

Erkek arkadaşım bana hediye almış çok tatlı ve mükemmel bir kamera bayılarak anılar kaydedip çekiyorum 🥺🩷🩷

2026-09-15 18:05:44

111

Helin :

Bize bundan alcak oğlanla

2026-09-16 10:43:47

328

yks27 :

küçüken hayallerimden biriydi bu kamera, Şuan ise artık hiçbir şey istemiyorum ama birgün başarabilirsem , hala hayallerini yitiremeyen küçük çocukları mutlu etmeyi çok isterim❤️

2026-09-16 17:19:36

1

zeynep ᥫ᭡. :

kime çıkıyo bu araba

2026-09-16 13:53:35

19

🫶🏻 :

bunu bu kamerayla çektim çok nostaljik hissetiriyor

2026-09-16 17:14:52

11

𝓈𝓊𝒹𝑒 :

bendevarrr

2026-09-16 14:05:45

2

😶‍🌫️ :

fiyatt

2026-09-15 16:01:30

4

👸🏻👸🏻 :

ltfn ocaga kadar fiyatları aynı tutun alıcsm bundanım olmazsa ölürüm😭😭😭🙏🏻🙏🏻🙏🏻

2026-09-15 20:24:45

2

Saadet :

Benim olmanı çok istiyorum ama her istediğim için ben çabalamak değilde biri yaa tam saadetlik desin istiyorum 🥺 ama mecbur yine kendimiz alacağız çünkü çevremde bunu düşünecek birileri yok aksine senin kameran var gereksiz diyecek kişiler var 🥰

2026-09-15 19:53:27

10

Blueberry12 :

ben istemiyom

2026-09-15 14:03:39

18

☆ :

simdilik sadece hayal

2026-09-15 21:19:51

2

ıcespanishlatte :

çektiklerimizi kolayca laptopa telefona kaydedebiliyor muyuz

2026-09-16 13:36:16

0

§ :

fiyatı ne

2026-09-15 21:29:07

0

𝓔𝓬𝓻𝓲𝓷 :

ne kadarr

2026-09-16 15:51:13

0

'Deniz 🪷 :

kalitesi nasıl ayarlaniyor

2026-09-15 17:07:52

0

Lover girl :

oglm harika lan

2026-09-16 12:25:12

2

aydnyetik7 :

Fiyat

2026-09-15 15:52:13

0

user709605227 :

kaç tl acaba

2026-09-13 20:24:11

0

eylulveespp :

Telefonumuza aktarabiliyor muyuz

2026-09-15 18:33:05

0

haticerdogann :

videoda mi çekiyor

2026-09-15 13:53:38

0

rüyatabircisi :

Fotoları nasıl telefona aktarabilriiz

2026-09-14 21:27:58

1

Turkish Delight :

Bir gün benim olacaksın

2026-09-15 18:00:59

1

𝒟' :

bazıları çok şanslı galiba ya 🥺

2026-09-16 18:14:56

0

𝟺𝟸.𝚡𝚊𝚗𝚔𝚒ş𝚒𝚢𝚎𝚟 :

bunun öz çəkilişi belədi?

2026-09-14 10:27:02

0

To see more videos from user @nostratr, please go to the Tikwm homepage.

Other Videos

#baby #Love these are perfect for you mothers

#baby #Love these are perfect for you mothers

ASN Terbebani Kredit, Mekanisme Payroll di BJB Jadi sorotan. JOURNAL INDONESIA — Persoalan penurunan suku bunga kredit bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Tasikmalaya kembali mencuat. Lembaga Bantuan Hukum Pendekar Kawah Galunggung Indonesia (LBH PKGI) mendesak DPRD Kabupaten Tasikmalaya tidak sekadar menerima keluhan, tetapi menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan kebijakan penurunan suku bunga benar-benar diterapkan di lapangan. Desakan itu disampaikan LBH PKGI melalui permohonan audiensi kepada DPRD Kabupaten Tasikmalaya, khususnya Komisi II dan Komisi IV. Audiensi dijadwalkan berlangsung pada Selasa, (22/9). Ketua Umum LBH PKGI, Usep Rinaldi, S.H., CPM, menilai terdapat persoalan serius dalam pelaksanaan kebijakan penurunan suku bunga kredit yang sebelumnya telah dibahas dalam audiensi di DPRD Provinsi Jawa Barat. Menurut LBH PKGI, kesepakatan atau kebijakan yang disebut telah dihasilkan di tingkat pusat maupun provinsi belum sepenuhnya dirasakan oleh debitur ASN di tingkat daerah. LBH PKGI secara khusus menyoroti BJB Cabang Singaparna Kabupaten Tasikmalaya yang dinilai belum menjalankan penurunan suku bunga sebagaimana yang mereka persoalkan. Jika benar terdapat ketidaksinkronan antara kebijakan kantor pusat dan pelaksanaan di tingkat cabang, persoalannya bukan lagi sebatas urusan administratif perbankan. Dampaknya langsung menyentuh kemampuan ekonomi debitur yang setiap bulan harus memenuhi kewajiban kredit. **Beban ASN Jadi Sorotan** LBH PKGI juga mempersoalkan mekanisme payroll atau pemotongan gaji secara langsung untuk pembayaran kredit ASN. Mereka menilai sistem tersebut perlu diawasi secara serius apabila pada saat yang sama debitur masih menghadapi beban bunga dan mekanisme pembayaran yang dianggap memberatkan. Persoalannya sederhana: ketika cicilan dipotong langsung dari penghasilan, ruang ASN untuk mengatur kebutuhan ekonomi rumah tangga menjadi semakin terbatas. Karena itu, LBH PKGI meminta DPRD Kabupaten Tasikmalaya memastikan apakah skema kredit yang berjalan saat ini benar-benar memberikan perlindungan dan kepastian bagi debitur, atau justru membuat ASN berada dalam posisi yang semakin sulit. Desakan tersebut juga memiliki konteks regulasi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN memasukkan kesejahteraan sebagai salah satu aspek dalam penyelenggaraan manajemen ASN dan menjelaskan asas kesejahteraan sebagai penyelenggaraan manajemen ASN yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup Pegawai ASN. Di sisi lain, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui POJK Nomor 13 Tahun 2024 mengatur transparansi dan publikasi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK). Regulasi tersebut antara lain mengatur transparansi komponen pembentuk SBDK serta kewajiban bank memperhatikan aspek perlindungan konsumen, termasuk pemberitahuan mengenai perubahan suku bunga dalam dokumen kredit. **DPRD Diminta Jangan Sekadar Jadi Penonton** Atas persoalan tersebut, LBH PKGI meminta DPRD Kabupaten Tasikmalaya menggunakan fungsi pengawasannya untuk memanggil dan mempertemukan pihak-pihak terkait. LBH PKGI meminta agar dalam audiensi turut dihadirkan Direksi dan Dewan Komisaris BJB, Kepala BJB Cabang Kabupaten Tasikmalaya, OJK Regional 2 Bandung, OJK Regional 3 Tasikmalaya, Ketua PGRI Kabupaten Tasikmalaya, Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Kepala Taspen KC Tasikmalaya, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya, serta Kepala Baznas Kabupaten Tasikmalaya. Langkah tersebut dinilai penting agar persoalan tidak berhenti pada saling lempar kewenangan antara kantor pusat, kantor cabang, pemerintah daerah, maupun lembaga pengawas. Terlebih, secara nasional OJK mencatat tren penurunan suku bunga kredit masih berlanjut. OJK melaporkan rata-rata tertimbang suku bunga kredit rupiah pada Maret 2026 berada di 8,76 persen, turun dari 8,80 persen pada Februari 2026 dan 9,20 persen pada Maret 2025. Dalam konteks itu, LBH PKGI mempertanyakan mengapa kebijakan penurunan bunga yang mereka persoalkan belum berjalan.

ASN Terbebani Kredit, Mekanisme Payroll di BJB Jadi sorotan. JOURNAL INDONESIA — Persoalan penurunan suku bunga kredit bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Tasikmalaya kembali mencuat. Lembaga Bantuan Hukum Pendekar Kawah Galunggung Indonesia (LBH PKGI) mendesak DPRD Kabupaten Tasikmalaya tidak sekadar menerima keluhan, tetapi menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan kebijakan penurunan suku bunga benar-benar diterapkan di lapangan. Desakan itu disampaikan LBH PKGI melalui permohonan audiensi kepada DPRD Kabupaten Tasikmalaya, khususnya Komisi II dan Komisi IV. Audiensi dijadwalkan berlangsung pada Selasa, (22/9). Ketua Umum LBH PKGI, Usep Rinaldi, S.H., CPM, menilai terdapat persoalan serius dalam pelaksanaan kebijakan penurunan suku bunga kredit yang sebelumnya telah dibahas dalam audiensi di DPRD Provinsi Jawa Barat. Menurut LBH PKGI, kesepakatan atau kebijakan yang disebut telah dihasilkan di tingkat pusat maupun provinsi belum sepenuhnya dirasakan oleh debitur ASN di tingkat daerah. LBH PKGI secara khusus menyoroti BJB Cabang Singaparna Kabupaten Tasikmalaya yang dinilai belum menjalankan penurunan suku bunga sebagaimana yang mereka persoalkan. Jika benar terdapat ketidaksinkronan antara kebijakan kantor pusat dan pelaksanaan di tingkat cabang, persoalannya bukan lagi sebatas urusan administratif perbankan. Dampaknya langsung menyentuh kemampuan ekonomi debitur yang setiap bulan harus memenuhi kewajiban kredit. **Beban ASN Jadi Sorotan** LBH PKGI juga mempersoalkan mekanisme payroll atau pemotongan gaji secara langsung untuk pembayaran kredit ASN. Mereka menilai sistem tersebut perlu diawasi secara serius apabila pada saat yang sama debitur masih menghadapi beban bunga dan mekanisme pembayaran yang dianggap memberatkan. Persoalannya sederhana: ketika cicilan dipotong langsung dari penghasilan, ruang ASN untuk mengatur kebutuhan ekonomi rumah tangga menjadi semakin terbatas. Karena itu, LBH PKGI meminta DPRD Kabupaten Tasikmalaya memastikan apakah skema kredit yang berjalan saat ini benar-benar memberikan perlindungan dan kepastian bagi debitur, atau justru membuat ASN berada dalam posisi yang semakin sulit. Desakan tersebut juga memiliki konteks regulasi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN memasukkan kesejahteraan sebagai salah satu aspek dalam penyelenggaraan manajemen ASN dan menjelaskan asas kesejahteraan sebagai penyelenggaraan manajemen ASN yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup Pegawai ASN. Di sisi lain, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui POJK Nomor 13 Tahun 2024 mengatur transparansi dan publikasi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK). Regulasi tersebut antara lain mengatur transparansi komponen pembentuk SBDK serta kewajiban bank memperhatikan aspek perlindungan konsumen, termasuk pemberitahuan mengenai perubahan suku bunga dalam dokumen kredit. **DPRD Diminta Jangan Sekadar Jadi Penonton** Atas persoalan tersebut, LBH PKGI meminta DPRD Kabupaten Tasikmalaya menggunakan fungsi pengawasannya untuk memanggil dan mempertemukan pihak-pihak terkait. LBH PKGI meminta agar dalam audiensi turut dihadirkan Direksi dan Dewan Komisaris BJB, Kepala BJB Cabang Kabupaten Tasikmalaya, OJK Regional 2 Bandung, OJK Regional 3 Tasikmalaya, Ketua PGRI Kabupaten Tasikmalaya, Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Kepala Taspen KC Tasikmalaya, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya, serta Kepala Baznas Kabupaten Tasikmalaya. Langkah tersebut dinilai penting agar persoalan tidak berhenti pada saling lempar kewenangan antara kantor pusat, kantor cabang, pemerintah daerah, maupun lembaga pengawas. Terlebih, secara nasional OJK mencatat tren penurunan suku bunga kredit masih berlanjut. OJK melaporkan rata-rata tertimbang suku bunga kredit rupiah pada Maret 2026 berada di 8,76 persen, turun dari 8,80 persen pada Februari 2026 dan 9,20 persen pada Maret 2025. Dalam konteks itu, LBH PKGI mempertanyakan mengapa kebijakan penurunan bunga yang mereka persoalkan belum berjalan.

Should I Stay Or Should I Go @The Clash #rock #band #cover #alternative

Should I Stay Or Should I Go @The Clash #rock #band #cover #alternative

#CapCut #♥️🌹heartrose♥️🌹fam #🌹♥️🥀❤️❤️ #pindiking👑 #fypviraltiktok🖤シ゚☆♡♥️🥀🦋

#CapCut #♥️🌹heartrose♥️🌹fam #🌹♥️🥀❤️❤️ #pindiking👑 #fypviraltiktok🖤シ゚☆♡♥️🥀🦋

About

Robot
API

Legal

Privacy Policy