1. Home
  2. Detail

@tawistore: Mvshop 8126 / 7829 Jumpsuit Scuba Kombi Wolpeach Polkadot Jumpsuit Wanita Offshoulder Jumpsuit Premium Simple Elegant #creatorsearchinsights #kekinian #setelanwanita #jumpsuit

Salsaput
Salsaput
Open In TikTok:
Region: ID
Friday 09 October 2026 01:00:02 GMT
4
1
0
0

Music

Download

No Watermark .mp4 (1.32MB) No Watermark(HD) .mp4 (1.32MB) Watermark .mp4 (1.47MB) Music .mp3

Comments

There are no more comments for this video.
To see more videos from user @tawistore, please go to the Tikwm homepage.

Other Videos

#اكسبلور #راحة_نفسية #الشيخ_عبدالرحمن_الباهلي
#اكسبلور #راحة_نفسية #الشيخ_عبدالرحمن_الباهلي
ادعو لأمواتنا بالرحمه 🤍 اللهم ارحم جدتي وجدي واجعلهم بجنات النعيم #قران #يوم_الجمعه
ادعو لأمواتنا بالرحمه 🤍 اللهم ارحم جدتي وجدي واجعلهم بجنات النعيم #قران #يوم_الجمعه
​ ⁨@allu.oficial⁩ #allu #allucy
​ ⁨@allu.oficial⁩ #allu #allucy

"Funk" Out Next Friday! | Song Name: MALEMO | #lamine #edit #football #fyp #viral
Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung merespons wacana pemerintah pusat menjadikan koperasi sebagai unit layanan penyaluran gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pembayaran dana pensiun. Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan mengatakan, Pemprov Lampung masih menunggu regulasi yang menjadi dasar hukum penerapan kebijakan tersebut. Menurutnya, setiap program yang akan diterapkan di lingkungan pemerintahan harus memiliki landasan hukum yang jelas. “Ya, kita sih sudah mendengar, tapi kan bagi kami di pemerintahan ini dalam melaksanakan ataupun memutuskan satu program, harus ada regulasi yang melandasinya. Bahasanya harus ada legal standing,” kata Marindo, saat diwawancarai Lampung Geh, Kamis (7/10). Ia mengatakan, Pemprov Lampung akan terus mencari informasi terkait regulasi yang mengatur rencana koperasi menjadi unit layanan pembayaran gaji PNS dan pensiun tersebut. Marindo menegaskan, Pemprov Lampung pada prinsipnya siap mendukung kebijakan yang ditetapkan pemerintah pusat selama telah memiliki ketentuan dan dasar hukum yang jelas. “Karena kami akan terus menjemput bola, mencari informasi mengenai regulasi yang mengatur terhadap hal itu. Dan misalnya apapun yang menjadi ketentuan pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Lampung selalu siap dan selalu mendukung apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat,” ujarnya. Sementara itu, terkait mekanisme pembayaran gaji PNS di lingkungan Pemprov Lampung saat ini, Marindo menjelaskan anggaran gaji pegawai dialokasikan melalui APBD. Sumber pendanaan APBD tersebut berasal dari berbagai sumber, termasuk dana transfer dan pendapatan asli daerah (PAD). “Kalau gaji PNS kita kan dianggarkan dalam APBD. Sumber uangnya bisa dari dana transfer, dari PAD yang dihasilkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung,” jelasnya. Ia menambahkan, seluruh sumber pendanaan tersebut menjadi bagian dari pembiayaan Pemprov Lampung, termasuk untuk belanja pegawai, gaji ASN, hingga belanja pembangunan. Adapun untuk penyaluran gaji PNS, Pemprov Lampung saat ini menetapkannya melalui Bank Pembangunan Daerah (BPD), yakni Bank Lampung. “Penyalurannya kita menetapkan melalui bank BPD, bank yang memang dibangun oleh Pemerintah Provinsi Lampung, dalam hal ini Bank Lampung,” pungkasnya. Sebelumnya, Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengungkapkan pemerintah tengah membahas kemungkinan koperasi menjadi unit layanan jasa untuk membayar gaji PNS dan dana pensiun. “Kemarin kami juga membicarakan tentang bagaimana saya bersama Menteri Keuangan akan memastikan koperasi bisa menjadi unit layanan jasa untuk membayar gaji pegawai negeri dan pensiun,” kata Ferry, dikutip dari Antara, Selasa (6/10). Wacana tersebut disebut sebagai bagian dari upaya memperkuat fungsi koperasi sekaligus meningkatkan daya saing koperasi dengan perbankan. Rencana itu juga masuk dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian di DPR. (Cha)
Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung merespons wacana pemerintah pusat menjadikan koperasi sebagai unit layanan penyaluran gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pembayaran dana pensiun. Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan mengatakan, Pemprov Lampung masih menunggu regulasi yang menjadi dasar hukum penerapan kebijakan tersebut. Menurutnya, setiap program yang akan diterapkan di lingkungan pemerintahan harus memiliki landasan hukum yang jelas. “Ya, kita sih sudah mendengar, tapi kan bagi kami di pemerintahan ini dalam melaksanakan ataupun memutuskan satu program, harus ada regulasi yang melandasinya. Bahasanya harus ada legal standing,” kata Marindo, saat diwawancarai Lampung Geh, Kamis (7/10). Ia mengatakan, Pemprov Lampung akan terus mencari informasi terkait regulasi yang mengatur rencana koperasi menjadi unit layanan pembayaran gaji PNS dan pensiun tersebut. Marindo menegaskan, Pemprov Lampung pada prinsipnya siap mendukung kebijakan yang ditetapkan pemerintah pusat selama telah memiliki ketentuan dan dasar hukum yang jelas. “Karena kami akan terus menjemput bola, mencari informasi mengenai regulasi yang mengatur terhadap hal itu. Dan misalnya apapun yang menjadi ketentuan pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Lampung selalu siap dan selalu mendukung apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat,” ujarnya. Sementara itu, terkait mekanisme pembayaran gaji PNS di lingkungan Pemprov Lampung saat ini, Marindo menjelaskan anggaran gaji pegawai dialokasikan melalui APBD. Sumber pendanaan APBD tersebut berasal dari berbagai sumber, termasuk dana transfer dan pendapatan asli daerah (PAD). “Kalau gaji PNS kita kan dianggarkan dalam APBD. Sumber uangnya bisa dari dana transfer, dari PAD yang dihasilkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung,” jelasnya. Ia menambahkan, seluruh sumber pendanaan tersebut menjadi bagian dari pembiayaan Pemprov Lampung, termasuk untuk belanja pegawai, gaji ASN, hingga belanja pembangunan. Adapun untuk penyaluran gaji PNS, Pemprov Lampung saat ini menetapkannya melalui Bank Pembangunan Daerah (BPD), yakni Bank Lampung. “Penyalurannya kita menetapkan melalui bank BPD, bank yang memang dibangun oleh Pemerintah Provinsi Lampung, dalam hal ini Bank Lampung,” pungkasnya. Sebelumnya, Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengungkapkan pemerintah tengah membahas kemungkinan koperasi menjadi unit layanan jasa untuk membayar gaji PNS dan dana pensiun. “Kemarin kami juga membicarakan tentang bagaimana saya bersama Menteri Keuangan akan memastikan koperasi bisa menjadi unit layanan jasa untuk membayar gaji pegawai negeri dan pensiun,” kata Ferry, dikutip dari Antara, Selasa (6/10). Wacana tersebut disebut sebagai bagian dari upaya memperkuat fungsi koperasi sekaligus meningkatkan daya saing koperasi dengan perbankan. Rencana itu juga masuk dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian di DPR. (Cha)
@إشـــآرة لگ #رسالة_لك #الدال_على_الخير_كفاعله #تذكير_لي_ولكم ساعة مكة هي أكبر ساعة في العالم، وتُعد تحفة معمارية وهندسية فريدة تقع في المملكة العربية السعودية. موقع وخصائص الساعة • الموقع: تقع على قمة برج الساعة في مجمع أبراج البيت بمكة المكرمة، وتحديداً في مواجهة الحرم المكي الشريف. • الارتفاع: يبلغ ارتفاع برج الساعة حوالي 601 متراً. • الوزن: يصل وزن الساعة بالكامل إلى 36,000 طن. • الواجهات: تتكون من أربع واجهات كبيرة، حيث تبلغ أبعاد الواجهتين الأمامية والخلفية 43 × 43 متراً، والواجهتين الجانبيتين 43 × 39 متراً. الميزات الفريدة • الزخرفة: يزين قمة الساعة لفظ الجلالة
@إشـــآرة لگ #رسالة_لك #الدال_على_الخير_كفاعله #تذكير_لي_ولكم ساعة مكة هي أكبر ساعة في العالم، وتُعد تحفة معمارية وهندسية فريدة تقع في المملكة العربية السعودية. موقع وخصائص الساعة • الموقع: تقع على قمة برج الساعة في مجمع أبراج البيت بمكة المكرمة، وتحديداً في مواجهة الحرم المكي الشريف. • الارتفاع: يبلغ ارتفاع برج الساعة حوالي 601 متراً. • الوزن: يصل وزن الساعة بالكامل إلى 36,000 طن. • الواجهات: تتكون من أربع واجهات كبيرة، حيث تبلغ أبعاد الواجهتين الأمامية والخلفية 43 × 43 متراً، والواجهتين الجانبيتين 43 × 39 متراً. الميزات الفريدة • الزخرفة: يزين قمة الساعة لفظ الجلالة "الله أكبر"، حيث يبلغ طول حرف الألف أكثر من 23 متراً، كما يزينها أكبر هلال تم صنعه حتى الآن بقطر 23 متراً. • الإضاءة: تستخدم الساعة حوالي 21,000 مصباح LED باللونين الأخضر والأبيض، ويمكن رؤية الأضواء على بعد عدة كيلومترات. • التوقيت: يرتبط مركز توقيت مكة المكرمة بشبكة التوقيت العالمي "UTC". هل ترغب في معرفة المزيد عن تاريخ بناء ساعة مكة أو تفاصيل أخرى عن تصميمها؟#creatorsearchinsights

About

Legal