@pajakku: Pemerintah memang baru saja menerbitkan Perpres 27/2026 yang membawa angin segar berupa batasan potongan komisi aplikasi (maksimal 8%) dan jaminan sosial. Namun, terkait isu Driver ojol "bebas pajak", hal ini sebenarnya merujuk pada fasilitas PPh Final UMKM yang sudah berlaku. Faktanya, pengemudi ojol berstatus Wajib Pajak Orang Pribadi memang berhak mendapatkan fasilitas Bebas PPh Final asalkan omzet (pendapatan kotor) dalam satu tahun pajak tidak melebihi Rp500 juta. Tapi ingat, bebas bayar bukan berarti bebas lapor ya. Rekan-rekan mitra ojol yang sudah ber-NPWP tetap wajib melakukan pencatatan penghasilan secara rapi dan melaporkan SPT Tahunan. --- The government has recently issued Presidential Regulation (Perpres) 27/2026, which brings good news in the form of capped application commission rates (maximum 8%) and enhanced social security. However, the "tax-free" claim actually refers to the existing MSME Final Income Tax (PPh Final) facility. The fact is, individual ride-hailing drivers are entitled to a Final Income Tax exemption as long as their gross turnover (gross income) in one tax year does not exceed Rp500 million. But remember, being exempt from paying doesn't mean you're exempt from reporting. Ojol drivers who have a Tax ID (NPWP) are still required to keep neat income records and file their Annual Tax Returns (SPT). #Pajakku #Perpres27Tahun2026 #PajakOjol #DriverOjol

Pajakku

Open In TikTok:

Region: ID

Thursday 22 October 2026 04:09:31 GMT