1. Home
  2. Detail

@oldsoul527:

Oldsoul
Oldsoul
Open In TikTok:
Region: US
Tuesday 03 November 2026 06:56:44 GMT
3500
93
2
27

Music

Download

No Watermark .mp4 (7.02MB) No Watermark(HD) .mp4 (5.79MB) Watermark .mp4 (6.52MB) Music .mp3

Comments

xx_mistahrespect_xx
kyou.exe🦖🌟 :
decalius audio in the bg too
2026-11-03 07:15:24
0
shakhsiyyah
EugeneBobgebob :
Bills cant be that high bro
2026-11-03 18:06:21
4
To see more videos from user @oldsoul527, please go to the Tikwm homepage.

Other Videos


#newsstories #incaseyoumissedit #southafricatiktok #newsnexussa
#newsstories #incaseyoumissedit #southafricatiktok #newsnexussa
Now, we dance… Click the link in bio to watch the full HD Paris Week 3 Recap on YouTube!
Now, we dance… Click the link in bio to watch the full HD Paris Week 3 Recap on YouTube!
Fluffiest Lash Kit I’ve ever had😩😍— so in love #discoveryourgift #tiktokshopblackfriday
Fluffiest Lash Kit I’ve ever had😩😍— so in love #discoveryourgift #tiktokshopblackfriday
Pemerintah Bakal Evaluasi Penggunaan Alat Sadap, Cegah Penyalahgunaan Kewenangan Pemerintah berencana mengevaluasi penggunaan kewenangan penyadapan oleh sejumlah institusi negara menyusul mencuatnya kasus dugaan penyadapan yang menjerat tiga perwira tinggi Polri. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan, evaluasi akan dilakukan melalui koordinasi dengan sejumlah pihak, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Yusril menjelaskan, sejumlah lembaga seperti Polri, KPK, BNN, dan kejaksaan memiliki kewenangan melakukan penyadapan untuk kepentingan penyelidikan maupun penyidikan perkara tertentu. Namun, pelaksanaannya harus mengikuti prosedur dan aturan yang ketat. Ia menegaskan penyadapan yang dilakukan di luar kewenangan, tanpa prosedur, atau untuk kepentingan di luar tugas institusi dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Karena itu, evaluasi dinilai penting agar kewenangan dan perangkat penyadapan yang dimiliki institusi negara tidak disalahgunakan. #Penyadapan #BSSN #Polri #PenegakanHukum #Indonesia
Pemerintah Bakal Evaluasi Penggunaan Alat Sadap, Cegah Penyalahgunaan Kewenangan Pemerintah berencana mengevaluasi penggunaan kewenangan penyadapan oleh sejumlah institusi negara menyusul mencuatnya kasus dugaan penyadapan yang menjerat tiga perwira tinggi Polri. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan, evaluasi akan dilakukan melalui koordinasi dengan sejumlah pihak, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Yusril menjelaskan, sejumlah lembaga seperti Polri, KPK, BNN, dan kejaksaan memiliki kewenangan melakukan penyadapan untuk kepentingan penyelidikan maupun penyidikan perkara tertentu. Namun, pelaksanaannya harus mengikuti prosedur dan aturan yang ketat. Ia menegaskan penyadapan yang dilakukan di luar kewenangan, tanpa prosedur, atau untuk kepentingan di luar tugas institusi dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Karena itu, evaluasi dinilai penting agar kewenangan dan perangkat penyadapan yang dimiliki institusi negara tidak disalahgunakan. #Penyadapan #BSSN #Polri #PenegakanHukum #Indonesia

About

Legal