1. Home
  2. Detail

@prof.amarelo: 💧 O que acontece com o seu corpo se você beber 2 litros de água por dia durante 30 dias? Semana 1: você vai mais ao banheiro e o xixi fica clarinho, sinal de que você está bem hidratado. Semana 2: mais foco e menos dor de cabeça. Perder só 2% de água já faz o cérebro render menos. Semana 3: um copo de água antes de comer te ajuda a comer menos, e o intestino funciona melhor. Semana 4: são 60 litros no mês, ou 120 garrafas de meio litro! E beber água é a primeira coisa que os médicos recomendam contra pedra nos rins. Mas sem exagero: xixi clarinho já mostra que você está indo bem. Manda pra aquele amigo que só toma café ☕😅 e me segue pra descobrir um exercício por dia sem academia e sem aparelho 💪 #hidratacao #beberagua #saude #dicasdesaude #habitossaudaveis

Prof. Amarelo
Prof. Amarelo
Open In TikTok:
Region: BR
Friday 06 November 2026 20:37:23 GMT
23933
1684
5
197

Music

Download

No Watermark .mp4 (1.41MB) Watermark .mp4 (1.41MB) Music .mp3

Comments

user268417102
user268417107 :
professor amarelo eu tinha bebido 12 litros no dia, mas não foi de uma vez, foi no total do dia. e depois de dois dias eu bebi 9 litros e parei por ai que não me senti bem. minha urina ficou um amarelo cor laranja? mas agora assistindo você eu percebi que sempre a urina branquinha é o certo e que estou indo corretamente bem. eu peso 49 kilos 1,62 de altura,eu sei que foi idiotice de minha parte beber tanta água assim coisa de jovem mesmo. agora o normal e beber de 2,500ml a 3 litros no dia e talvez uma vez no mês eu beber 6 litros de água.
2026-11-14 01:15:02
0
tatv098
Tatáv :
eu tomo tereré 4 litros atarde aqui muito quente
2026-11-10 19:59:49
0
turbodrive43
Turbo Drive :
bebo 4,5 todos os dias
2026-11-13 20:43:34
0
_joaopedro2022
TEKASH彡 :
Eu passo o dia todo tomando Tereré kkkk
2026-11-12 22:58:22
0
rafaelmorais86
Rafael Morais :
muito boas suas dicas , parabéns por seu trabalho.
2026-11-09 11:35:21
0
valmir.mendes45
Vito😮‍💨😮‍💨😮‍💨😮‍💨😮‍💨 :
eu bebo 4l.
2026-11-09 22:44:35
0
To see more videos from user @prof.amarelo, please go to the Tikwm homepage.

Other Videos

@fabioteruel #palavrafabioteruel #oracao #palavra #Deus #jesuslovesyou... Essa palavra é pra você, Deus mandou te entregar isso...
@fabioteruel #palavrafabioteruel #oracao #palavra #Deus #jesuslovesyou... Essa palavra é pra você, Deus mandou te entregar isso...
Nettoyage d’un tapis d’utilitaire plein de poussière satisfaisant et relaxant Cleaning a dusty utility carpet is satisfying and relaxing #CleanTok #cleaning #satisfying #satisfyingvideo #clean #detailing #amsr
Nettoyage d’un tapis d’utilitaire plein de poussière satisfaisant et relaxant Cleaning a dusty utility carpet is satisfying and relaxing #CleanTok #cleaning #satisfying #satisfyingvideo #clean #detailing #amsr
ว่าด้วยเรื่องวัวตุวใหม่ของบี๋ อยากได้วัวสีเขียวแต่โดนป่าปี๊คุมกำเนิด5555555 (ขอบคุณเจ้าของคลิปด้วยนะค้าบบ) #ออฟจุมพล #offjumpol #เบบี๋ #ออฟกัน #เทรนด์วันนี้
ว่าด้วยเรื่องวัวตุวใหม่ของบี๋ อยากได้วัวสีเขียวแต่โดนป่าปี๊คุมกำเนิด5555555 (ขอบคุณเจ้าของคลิปด้วยนะค้าบบ) #ออฟจุมพล #offjumpol #เบบี๋ #ออฟกัน #เทรนด์วันนี้
#النصر #alnassr #اكسبلورexplore #النصر_هو_الحب_والعشق #جواو_فيلكس
#النصر #alnassr #اكسبلورexplore #النصر_هو_الحب_والعشق #جواو_فيلكس
SENGKETA AGRARIA DI KUTAI TIMUR: POKTAN CAL PERJUANGKAN HAK TANAH, FPPI SOROTI KEWAJIBAN PT GAM KUTAI TIMUR, KALIMANTAN TIMUR — Konflik agraria yang melibatkan Kelompok Tani Cinta Alam Lestari (Poktan CAL) dengan PT Ganda Alam Makmur (GAM) di Desa Pengadan, Kecamatan Karangan, Kabupaten Kutai Timur, kembali menjadi perhatian. Persoalan ini menyangkut klaim penguasaan lahan, hak masyarakat, dugaan belum terpenuhinya kompensasi, serta kewajiban perusahaan dalam menjalankan kegiatan pertambangan. Ketua Umum FPPI, Kolonel (Purn) Sugeng Waras, menegaskan bahwa penyelesaian konflik agraria tidak semestinya hanya berpatokan pada kemenangan salah satu pihak dalam proses peradilan. Menurutnya, persoalan hak atas tanah masyarakat dan kewajiban perusahaan tetap harus mendapatkan perhatian serius. Pernyataan tersebut disampaikan melalui keterangan tertulis yang diterima pada Minggu, 8 November 2026, di Jakarta. Putusan Pengadilan dan Persoalan Bukti Kepemilikan Dalam proses hukum yang telah berlangsung, gugatan perdata Poktan CAL terhadap PT GAM dilaporkan tidak dikabulkan hingga tingkat pengadilan yang lebih tinggi. Pihak perusahaan menjadikan putusan pengadilan tersebut sebagai dasar untuk melanjutkan kegiatan operasionalnya. Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, salah satu pertimbangan majelis hakim sebagaimana dikemukakan dalam pemberitaan adalah keterbatasan saksi yang diajukan penggugat serta belum terpenuhinya bukti kepemilikan formal berupa sertifikat hak atas tanah. Namun, pihak Poktan CAL menyatakan bahwa mereka telah mengajukan dokumen administrasi pertanahan berupa Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT), yang disebut ditandatangani oleh unsur pemerintahan desa, kepala adat, hingga camat setempat. Tim yang mendampingi perjuangan hukum Poktan CAL antara lain Kolonel (Purn) A. Sahar H., S.H., M.H., selaku Sekretaris Umum FPPI; Farhan CH, S.E., S.H., M.H., CPM, selaku Kepala Divisi Hukum dan HAM; Kolonel (Purn) Rochmat Suhadji, S.H.; Wahyu; serta Rina Nurjannah, S.H., Ketua DPD FPPI Kalimantan Timur. Mereka turut mempertanyakan sejumlah aspek perizinan perusahaan, termasuk dugaan ketidaksesuaian izin jalan hauling. Izin yang disebut diterbitkan pemerintah daerah mencantumkan panjang jalan sekitar 20 kilometer, sedangkan lokasi lahan yang diklaim digunakan PT GAM berada di sekitar kilometer 28. Selain itu, pihak Poktan CAL juga mempertanyakan proses persetujuan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), yang menurut mereka perlu ditelusuri kembali terkait prosedur dan pihak-pihak yang terlibat dalam penandatanganannya. Tim pendamping juga menyoroti persoalan kompetensi relatif pengadilan. Mereka berpandangan bahwa sengketa tanah yang berada di wilayah Kutai Timur semestinya ditangani melalui pengadilan yang berwenang di wilayah tersebut, yakni Pengadilan Negeri Sangatta. Kewajiban Penyelesaian Hak atas Tanah Persoalan berikutnya adalah rekomendasi yang disebut pernah diterbitkan Kementerian Hukum dan HAM terkait penyelesaian hak atas lahan Poktan CAL. Menurut pihak yang memperjuangkan kelompok tani, rekomendasi tersebut meminta agar perusahaan memberikan kompensasi dengan nilai yang layak dan pantas. Mereka mempertanyakan tindak lanjut rekomendasi tersebut serta meminta pemerintah melakukan penelusuran terhadap pelaksanaan kewajiban perusahaan. Dalam konteks pertambangan, penyelesaian hak atas tanah merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan operasional perusahaan. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, khususnya Pasal 135 dan Pasal 136, mengatur kewajiban penyelesaian hak atas tanah sebelum kegiatan operasi produksi dilaksanakan pada wilayah terkait. Dengan demikian, kepemilikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) tidak secara otomatis menjadikan perusahaan sebagai pemilik tanah yang berada dalam wilayah izin tersebut. Persoalan hak atas tanah tetap harus diselesaikan melalui mekanisme hukum yang berlaku, termasuk kesepakatan
SENGKETA AGRARIA DI KUTAI TIMUR: POKTAN CAL PERJUANGKAN HAK TANAH, FPPI SOROTI KEWAJIBAN PT GAM KUTAI TIMUR, KALIMANTAN TIMUR — Konflik agraria yang melibatkan Kelompok Tani Cinta Alam Lestari (Poktan CAL) dengan PT Ganda Alam Makmur (GAM) di Desa Pengadan, Kecamatan Karangan, Kabupaten Kutai Timur, kembali menjadi perhatian. Persoalan ini menyangkut klaim penguasaan lahan, hak masyarakat, dugaan belum terpenuhinya kompensasi, serta kewajiban perusahaan dalam menjalankan kegiatan pertambangan. Ketua Umum FPPI, Kolonel (Purn) Sugeng Waras, menegaskan bahwa penyelesaian konflik agraria tidak semestinya hanya berpatokan pada kemenangan salah satu pihak dalam proses peradilan. Menurutnya, persoalan hak atas tanah masyarakat dan kewajiban perusahaan tetap harus mendapatkan perhatian serius. Pernyataan tersebut disampaikan melalui keterangan tertulis yang diterima pada Minggu, 8 November 2026, di Jakarta. Putusan Pengadilan dan Persoalan Bukti Kepemilikan Dalam proses hukum yang telah berlangsung, gugatan perdata Poktan CAL terhadap PT GAM dilaporkan tidak dikabulkan hingga tingkat pengadilan yang lebih tinggi. Pihak perusahaan menjadikan putusan pengadilan tersebut sebagai dasar untuk melanjutkan kegiatan operasionalnya. Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, salah satu pertimbangan majelis hakim sebagaimana dikemukakan dalam pemberitaan adalah keterbatasan saksi yang diajukan penggugat serta belum terpenuhinya bukti kepemilikan formal berupa sertifikat hak atas tanah. Namun, pihak Poktan CAL menyatakan bahwa mereka telah mengajukan dokumen administrasi pertanahan berupa Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT), yang disebut ditandatangani oleh unsur pemerintahan desa, kepala adat, hingga camat setempat. Tim yang mendampingi perjuangan hukum Poktan CAL antara lain Kolonel (Purn) A. Sahar H., S.H., M.H., selaku Sekretaris Umum FPPI; Farhan CH, S.E., S.H., M.H., CPM, selaku Kepala Divisi Hukum dan HAM; Kolonel (Purn) Rochmat Suhadji, S.H.; Wahyu; serta Rina Nurjannah, S.H., Ketua DPD FPPI Kalimantan Timur. Mereka turut mempertanyakan sejumlah aspek perizinan perusahaan, termasuk dugaan ketidaksesuaian izin jalan hauling. Izin yang disebut diterbitkan pemerintah daerah mencantumkan panjang jalan sekitar 20 kilometer, sedangkan lokasi lahan yang diklaim digunakan PT GAM berada di sekitar kilometer 28. Selain itu, pihak Poktan CAL juga mempertanyakan proses persetujuan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), yang menurut mereka perlu ditelusuri kembali terkait prosedur dan pihak-pihak yang terlibat dalam penandatanganannya. Tim pendamping juga menyoroti persoalan kompetensi relatif pengadilan. Mereka berpandangan bahwa sengketa tanah yang berada di wilayah Kutai Timur semestinya ditangani melalui pengadilan yang berwenang di wilayah tersebut, yakni Pengadilan Negeri Sangatta. Kewajiban Penyelesaian Hak atas Tanah Persoalan berikutnya adalah rekomendasi yang disebut pernah diterbitkan Kementerian Hukum dan HAM terkait penyelesaian hak atas lahan Poktan CAL. Menurut pihak yang memperjuangkan kelompok tani, rekomendasi tersebut meminta agar perusahaan memberikan kompensasi dengan nilai yang layak dan pantas. Mereka mempertanyakan tindak lanjut rekomendasi tersebut serta meminta pemerintah melakukan penelusuran terhadap pelaksanaan kewajiban perusahaan. Dalam konteks pertambangan, penyelesaian hak atas tanah merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan operasional perusahaan. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, khususnya Pasal 135 dan Pasal 136, mengatur kewajiban penyelesaian hak atas tanah sebelum kegiatan operasi produksi dilaksanakan pada wilayah terkait. Dengan demikian, kepemilikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) tidak secara otomatis menjadikan perusahaan sebagai pemilik tanah yang berada dalam wilayah izin tersebut. Persoalan hak atas tanah tetap harus diselesaikan melalui mekanisme hukum yang berlaku, termasuk kesepakatan
لطلبات تشغيل الشقق او تصميم الشقق او طلبات دراسه الجدوى الله يحييكم في الخاص او الارقام المسجله في الواتس اب ##fyp #explore #اكسبلور #تصميم_داخلي #airbnb
لطلبات تشغيل الشقق او تصميم الشقق او طلبات دراسه الجدوى الله يحييكم في الخاص او الارقام المسجله في الواتس اب ##fyp #explore #اكسبلور #تصميم_داخلي #airbnb

About

Legal